IMF Peringatkan Bahaya Perang Dingin Kedua

» Upaya untuk mengamankan pasokan jangan sampai mendorong negara-negara masuk ke perang dingin baru.

» RI harus mengonstruksi kedaulatan pangan, terutama produksi dalam negeri termasuk produk olahan.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan para pembuat kebijakan di dunia akan bahaya perang dingin baru atau yang kedua saat mereka meningkatkan upaya untuk mengamankan rantai pasokan industri di tengah ketegangan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam keterangannya pada Kamis (13/4) di Washington, mengatakan dia dibesarkan di Bulgaria selama era Soviet, sehingga mengalami perang dingin. Sebab itu, dia berharap agar situasi tersebut tidak terulang.

"Bisakah kita lebih bertekad meningkatkan keamanan pasokan, tetapi tidak mendorong dunia berada dalam perang dingin kedua? Saya yakin itu mungkin," kata Georgieva dalam pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington.

Sebelumnya, pada pertemuan pemimpin kelompok tujuh negara (G7), juga berjanji untuk memberikan peran lebih besar kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mendiversifikasi rantai pasokan agar mereka lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysisus Gunadi Brata, mengatakan dengan ekonomi dunia saat ini yang makin saling bergantung satu sama lain (interdependen), maka nyaris tidak ada negara yang ekonominya bisa berjalan baik bila tidak berada dalam global supply chain.

"Kalau ada pemain penting dalam global supply chain menahan atau mengurangi keterlibatannya maka pasokan pasti terganggu dan berdampak luas. Bila ini terjadi maka akibatnya seperti layaknya perang dingin dalam bentuk baru," kata Aloysius.

Peringatan IMF juga bisa dilihat sebagai pernyataan kekhawatiran negara-negara barat terhadap kekuatan ekonomi lainnya, khususnya Tiongkok dan Russia. Tiongkok misalnya, mempunyai peran penting dalam rantai industri modern karena terkait dengan pasokan barang-barang strategis seperti mineral baterai dan semikonduktor.

Diminta terpisah, Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan gangguan rantai pasok tetap berlanjut selama perang Russia-Ukraina berlangsung, begitu pula ketegangan antara Tiongkok, Taiwan, dan Amerika Serikat masih berlangsung.

"Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana industri strategis misalnya yang bergantung pada semikonduktor dan teknologi tinggi. Sebagian besar masih bergantung pada Taiwan, Tiongkok, dan AS.

Sebab itu yang harus dilakukan ketika kerja sama multilateral retak, baik dalam G20 maupun di WTO, adalah meningkatkan kerja sama bilateral dengan menjaga hubungan Indonesia dengan AS, Taiwan, dan Tiongkok.

Kekuatan dunia yang sifatnya multiporal menyebabkan ketegangan, sehingga harus diantisipasi dengan substitusi impor yang lebih serius. Substitusi impor yang bisa menjadi buffer atau penyangga dalam menahan guncangan.

Kedaulatan Pangan

Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan pemerintah harus belajar dari pengalaman saat ini. RI sudah harus mengonstruksi kedaulatan pangan ke depan, terutama produksi dalam negeri termasuk produk olahan.

"Sebagai negara bukan penghasil gandum, namun beras, singkong, sagu, jagung seharusnya bahan pangan dan olahannya serta konsumsinya bukan yang berbasis gandum," paparnya.

Terkait dengan konflik di Eropa, dia menilai negara-negara Eropa yang anti Russia tampaknya tidak belajar dari peristiwa naiknya harga energi dan komoditas pangan di awal Russia menginvasi Ukraina akibat terganggunya rantai pasoknya. "Mereka lupa kebergantungan terhadap energi dari Russia dan pangan dari Ukraina tentu saja tidak bisa diputus dalam jangka pendek," jelas Suhartoko.

Mengenai perang dingin, Suhartoko mengatakan tergantung hegemoni politik AS dan sekutunya apa masih mempan untuk menekan Russia.

Dalam hal energi dan pangan, Russia mempunyai kekuatan yang cukup dan jangka waktu panjang untuk menghadapi pihak barat. Artinya, meningkatkan tensi perang dingin bahkan merugikan masyarakat mereka sendiri," katanya.