Filipina Umumkan Empat Pangkalan Militer Lagi untuk Pasukan AS

MANILA - Filipina pada Senin (3/4) mengumumkan lokasi empat pangkalan militer tambahan yang akan digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Satu lokasi berada di dekat Laut Tiongkok Selatan yang dipersengketakan. Lokasi lainnya tak jauh dari Taiwan.

Kedua sekutu itu sepakat pada Februari untuk memperluas kerja sama di "bidang strategis" ketika mereka berusaha melawan sikap tegas Tiongkok atas Taiwan dan pembangunan pangkalannya di Laut Tiongkok Selatan.

Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan 2014, yang dikenal sebagai EDCA, memberi akses pasukan AS ke lima pangkalan di Filipina.

Kemudian diperluas menjadi sembilan. Namun lokasi empat pangkalan tambahan dirahasiakan hingga Senin, sementara pemerintah berkonsultasi dengan pejabat setempat.

Keempat lokasi tersebut telah dinilai oleh militer Filipina dan dianggap "sesuai dan saling menguntungkan", kata Kantor Komunikasi Kepresidenan Filipina dalam sebuah pernyataan.

Pangkalan itu juga akan digunakan untuk operasi kemanusiaan dan bantuan selama bencana, kata kantor komunikasi.

Seorang pejabat AS mengonfirmasi bahwa lokasi yang diumumkan oleh Filipina adalah situs EDCA yang baru.

Tiga situs berada di Filipina utara, termasuk pangkalan angkatan laut dan bandara di provinsi Cagayan dan sebuah kamp tentara di provinsi tetangga Isabela, menurut pernyataan itu.

Pangkalan angkatan laut di Santa Ana di provinsi Cagayan berjarak sekitar 400 km (250 mil) dari Taiwan.

Situs lain akan berada di Pulau Balabac, di lepas ujung selatan Pulau Palawan, dekat Laut Tiongkok Selatan.

Gubernur Cagayan Manuel Mamba secara terbuka menentang keberadaan situs EDCA di provinsinya karena takut membahayakan investasi Tiongkok dan menjadi target dalam konflik atas Taiwan.

Namun penjabat kepala pertahanan Filipina Carlito Galvez mengatakan kepada wartawan baru-baru ini bahwa pemerintah "telah memutuskan" di lokasi tersebut dan Mamba telah setuju untuk "mematuhi keputusan".

Perjanjian tersebut memungkinkan pasukan AS untuk berputar melalui pangkalan dan juga menyimpan peralatan dan persediaan pertahanan di sana.

Pakta itu terhenti di bawah mantan presiden Rodrigo Duterte, yang lebih menyukai Tiongkok daripada mantan penguasa kolonial negara itu.

Tetapi Presiden Ferdinand Marcos, yang menggantikan Duterte Juni lalu, telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih bersahabat dengan AS dan berupaya mempercepat implementasi EDCA.

Beijing mengkritik perjanjian tersebut, yang menurut kedutaan besarnya di Filipina baru-baru ini adalah bagian dari "upaya AS untuk mengepung dan menahan Tiongkok melalui aliansi militernya dengan negara ini".

Kedutaan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar.