Kemlu RI Belum Bisa Pastikan Tujuan Kerja Sama Nuklir Myanmar-Russia

JAKARTA - Junta militer Myanmar pekan lalu menandatangani kerja sama dengan Russia di bidang teknologi nuklir.

Perdana Menteri, Kepala Dewan Administrasi Negara dan Jendral Senior Min Aung Hlaing menyaksikan langsung penandatangan kerja sama membangun reaktor nuklir kecil (small nuclear power plants/SNPP) di Pusat Informasi Teknologi Nuklir di Yangon.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Persatuan Untuk Sains dan Teknologi Myanmar Dr Myo Thein Kyaw, sementara pihak Russia diwakili oleh Dirjen Rosatom Alexey Likhacev.

Mengutip laporan beberapa media lokal di Myanmar dan Russia, kerja sama itu dinilai sebagai "langkah logis" kelanjutan hubungan antara Myanmar dan Russia, yang memberikan "dasar-dasar yang solid" bagi kerja sama lebih lanjut.

Perjanjian ini tampaknya menindaklanjuti kerja sama teknologi nuklir yang disepakati sebelumnya pada September 2022.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan tidak mudah menilai tujuan kerja sama nuklir kedua negara itu. Diwawancara VoA pada Selasa (14/2), juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan sesuai hukum internasional, kerjasama di bidang teknologi nuklir dibolehkan selama untuk tujuan damai, seperti bidang kesehatan dan sebagainya.

"Pertama, yang harus dicari tahu adalah substansi yang dituangkan dalam kerja sama di antara kedua negara. Itu yang menjadi rujukan untuk bisa mengetahui sifat dari kerja sama dan intensi dari kerjasama yang dibangun. Jadi itu dua hal yang perlu dipastikan lebih dahulu," kata Faizasyah.

Di sisi lain, lanjut Faizasyah, Indonesia adalah negara yang juga mendukung kerja sama bilateral atau internasional mengenai pemanfaatan teknologi nuklir untuk maksud damai. Dia menambahkan tidak mudah untuk membangun fasilitas nuklir untuk kepentingan pertahanan dan ini merupakan peran dari Badan Energi Atom Internasional IAEA untuk melakukan verifikasi.

Faizasyah belum bisa memastikan apakah kerja sama teknologi nuklir Myanmar-Russia akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan ASEAN selanjutnya.

Pengamat ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga menjelaskan wajar jika kerja sama reaktor nuklir antara Myanmar dan Russia memicu kekhawatiran.

"Ketika dalam posisi sekarang Myanmar lagi tidak stabil, di mana lebih dikuasai oleh militer, ya wajar saja semua orang, terutama dari oposisi Myanmar khawatir jangan sampai ini disalahgunakan untuk membentuk senjata nuklir," ujar Pandu.

Pandu menilai junta Myanmar pintar memanfaatkan momentum. Saat Russia dimusuhi negara-negara Barat, Myanmar mendekati negara Beruang Merah itu dan berhasil menjalin kerja sama di bidang teknologi nuklir.

Menurut Pandu, jika krisis politik dan keamanan di Myanmar berlarut-larut maka akan mengganggu hubungan Myanmar dengan Russia dan Tiongkok. Dia menilai kerja sama nuklir Myanmar-Russia merupakan kepentingan pragmatis dan jangka pendek dari kedua negara.

Dia melihat belum ada indikasi kerja sama nuklir antara Myanmar dan Russia bertujuan memproduksi senjata pemusnah massal di jangka pendek atau panjang. Sebab untuk menghasilkan senjata nuklir dibutuhkan banyak modal.

Selain itu, lanjut Pandu, Russia merupakan salah satu mitra dialog Asean yang menandatangani perjanjian bebas senjata nuklir untuk kawasan Asia tenggara dengan sepuluh negara anggota Asean, termasuk Myanmar.

Meski demikian, ujarnya, Indonesia sebagai ketua Asean tahun ini harus lebih fokus pada pelaksanaan lima poin konsensus oleh junta Myanmar yang hingga belum kelihatan hasilnya. Indonesia juga harus terus melobi Russia dan Tiongkok agar membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar.

Junta militer Myanmar mengumumkan akan menggunakan energi nuklir untuk kepentingan rakyat. Namun, pihak oposisi mengungkapkan kekhawatiran bahwa teknologi ini akan dimanfaatkan secara militer mengingat konflik bersenjata di Myanmar masih berlangsung.

Dalam waktu dua tahun sejak kudeta militer 1 Februari 2021, Min Aung Hlaing telah tiga kali mengunjungi Russia untuk membahas proyek nuklir. VoA/I-1