Mantan Menteri Informasi Pakistan Ditangkap

KARACHI - Polisi Pakistan menangkap Fawad Chaudhry, mantan menteri informasi dan pemimpin senior partai oposisi utama, dengan dugaan mengancam otoritas pemilihan umum negara itu. Perihal penangkapan dan penahanan itudikonfirmasi oleh petugas polisi dan anggota keluarga Chaudhry pada Rabu (25/1).

Chaudhry, yang menjabat sebagai Menteri Informasi Pakistan pada 2018-2022, ditangkap di rumahnya di Kota Lahore beberapa jam setelah dia secara terbuka mengkritik pemerintah melakukan perencanaan penahanan Ketua Partai Tehreek-e-Insaf (PTI) Pakistan Imran Khan.

Kasus hukumChaudhry digelar di kantor polisi Kohsar Islamabadpada Selasa malam setelah adanya pengaduan atas dirinya oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) PakistanUmar Hameed.

Mantan menteri yang flamboyan itudituduh mengancam ketua dan anggota KPU dengan konsekuensi tertentusaat konferensi pers pada Selasa, menurut keterangan laporan kasus.

Chaudhryadalah ajudan dekat mantan perdana menteri Imran Khan dan wakil presiden PTI.

Chaudhry dan ketua PTI telah mengkritik Komisi Pemilihan Umum yang pada pekan lalu menunjuk taipan media Mohsin Naqvisebagai pejabat kepala menteri provinsi terpadat Punjab.PTI menuduh Naqvi "pro pemerintah".

Imran Khan dan sejumlah ketua partai lain mengutuk penangkapan Chaudhry dan memperingatkanbahwa partai-partai akan turun ke jalan jika ia tidak dibebaskan.

Juru bicara PTIHassan Khawasmengatakan kepada wartawan bahwa Chaudhry akan dihadirkan ke pengadilan di Islamabad untuk kemudianditahan polisi.

Ratusan anggotaPTI berkumpul di kediaman Khandi Zaman Park di Lahore karenakhawatir sang mantan perdana menteri Pakistan itu juga akan ditangkap.

Khan, mantan perdana menteri yang digulingkan dengan mosi tidak percaya pada April 2022, telah menyerukan untukpemilu dilaksanakan lebih cepat. Saat ini pemilu dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun.

Dalam upaya untuk mendorong tuntutannya lebih lanjut, ia meminta majelis provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa--tempat PTI dan mitra koalisinya berkuasa-- dibubarkan pada awal bulan ini.

Pemerintah koalisi Pakistan yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif menolak tuntutan Khan dan menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal.