Lembaga Kursus Bisa Jangkau Daerah Tertinggal

JAKARTA - Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wartanto, mengatakan lembaga kursus bisa menjangkau daerah tertinggal. Hal ini dalam rangka memberikan program pelatihan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Layanan bisa menyentuh daerah-daerah kemiskinan ekstrem. Jadi lembaga kursus bisa menyentuh ke pulau-pulau yang membutuhkan," ujar Wartanto, dalam Peluncuran Program Kecakapan (PKK) Kerja dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) 2023 secara daring, Jumat (20/1).

Dia mengatakan, pihaknya mendorong lembaga kursus untuk menjemput bole ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Dengan adanya inovasi PKK dan PKW 2023 ini, diharapkan akses pendidikan kursus dan pelatihan semakin merata di semua daerah di Indonesia.

"Tahun ini ada inovasi baru. Setelah evaluasi, banyak daerah pedalaman dan kepulauan belum bisa menikmati PKK dan PKW karena sulit mencari lembaga penyelenggara," jelasnya.

Wartanto mengungkapkan, sampai tahun 2022 ini, lulusan program PKK sudah 60 persen terserap dunia kerja. Sedangkan, lulusan PKW sudah 70 bpersen membuka usaha.

Tahun ini sebanyak 11.700 pelamar PKK dan 7.900 pelamar PKW. Pihaknya berharap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta mendorong wirausaha. "Dengan terbatasnya sasaran alokasi, akan terjadi semacam persaingan sangat ketat," tandasnya.

Pembelajaran Fleksibel

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Kiki Yuliati, menerangkan, kursus dan pelatihan merupakan pembelajaran fleksibel dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut sesuai agenda transformasi pendidikan agar bisa menghasilkan SDM unggul.

"Pendidikan kursus dan pelatihan sangat dibutuhkan yang tidak dapat berada di bangku sekolah di usianya. Ini agar kita lebih produktif," katanya.

Kiki menambahkan, PKK mendorong adanya pelatihan berorientasi pengembangan dan keterampilan kerja. PKW mendorong lulusannya membuka lapangan kerja bagi yang lain. "Kursus dan pelatihan laboratorium untuk menyiapkan SDM unggul dan menghadapi tantangan lain," terangnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai prorgam PKK dan PKW 2023 relevan dengan masa depan para siswa yang tidak mengenyam pendidikan sekolah. Kursus dan pelatihan merupakan solusi jangka pendek atas masalah yang dihadapi seperti krisis ekonomi akibat Covid-19.

"Ini membantu keluarga prasejahtera yang membutuhkan akses pendidikan untuk meningkatkan keterampilan di kemudian hari," jelasnya.