Kualitas Belanja Harus Ditingkatkan

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) serta kementerian dan lembaga diminta untuk tetap waspada, terutama terhadap ancaman geopolitik dan tidak melakukan korupsi dalam pengelolaan anggaran. Untuk itu, pemda dan kementerian perlu mengutamakan belanja produktif.

"Spending better belanja dan gunakan anggaran lebih baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa, karena lebih dari 3.060 triliun rupiah akan dibelanjakan pada 2023. Tentu kita juga berharap seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 yang diselenggarakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Dia mengingatkan perlunya beberapa perbaikan dari penggunaan APBN 2023 dan APBD 2023 untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbaikan juga perlu dilakukan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Demikian juga untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan 476 triliun rupiah di tingkat pusat, pemerintah daerah ada 19 triliun rupiah tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrem dan stunting bisa diturunkan secara cepat," terangnya.

Menkeu mengungkapkan peranan APBN secara optimal di dalam menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai guncangan. Dalam hal ini, lanjutnya, kebijakan fiskal berfokus untuk stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat.

"Kita lihat di sini APBN mengalokasikan dari mulai anggaran ketahanan pangan 92,3 triliun rupiah dan tahun depan 104,2 triliun rupiah. Untuk subsidi dan kompensasi sehingga walaupun harga BBM kalau di luar negeri karena terjadinya perang di Ukraina itu meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat, di Indonesia BBM kemarin naik 30 persen karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar 551,2 triliun rupiah pada 2022, dan tahun ini 339,6 triliun rupiah," jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut dana transfer ke daerah juga berperan penting melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi. Dia menjelaskan, pada APBN 2022 terdapat kenaikan belanja negara sebesar 10,9 persen, termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah yang naik sebesar 304,3 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, juga terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar 30,5 persen atau 615 triliun rupiah, sehingga defisit APBN menurun menjadi sebesar 2,38 persen dari PDB.

"Ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5 persen atau dalam hal ini defisit kita turun 310,7 triliun rupiah," ungkapnya.

Kualitas Belanja

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, mendorong realisasi APBN lebih memprioritaskan belanja produktif. Hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden. "APBN perlu terus ditingkatkan dari sisi quality spending," ungkap Riefky ketika dihubungi secara terpisah.

Menurutnya, hal itu penting karena ruang fiskal saat ini relatif terbatas. "Tanpa adanya spending untuk kebutuhan produktif maka sulit untuk kita bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan," tandanya.