Jaga Inflasi dan Stabilitas Rupiah

JAKARTA - Sejumlah langkah kebijakan Indonesia untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar tetap penting. Sebab, hal itu sejalan dengan masih tingginya risiko inflasi dan aliran modal.

"Pada saat yang sama, bank sentral harus siap melakukan kebijakan moneter untuk mempertahankan momentum pemulihan jika keseimbangan risiko condong ke arah perlambatan global yang tajam," kata Kepala Ekonom Ekonomi Makro Asean+3 (AMRO), Sumio Ishikawa, dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/1).

AMRO mendukung penyesuaian yang berkelanjutan dari bauran kebijakan otoritas di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan perkembangan domestik dan eksternal, seperti resesi ekonomi global, inflasi yang tinggi, dan kenaikan suku bunga kebijakan oleh bank sentral negara maju. Menurutnya, dukungan kebijakan Indonesia yang ditargetkan dapat disempurnakan.

Selain program penjaminan kredit dan subsidi bunga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah ada, pembukuan yang lebih baik harus meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan bank. Inklusi keuangan dapat diperkuat melalui perusahaan teknologi finansial (fintech) seiring dengan upaya meningkatkan literasi keuangan dan digital.

Karena program restrukturisasi pinjaman telah diperpanjang hingga Maret 2024 untuk UMKM dan sektor tertentu, bank harus didorong untuk melanjutkan program secara hati-hati hanya untuk peminjam yang layak. Sementara, ruang fiskal dapat dibangun kembali lebih lanjut dengan menerapkan langkah-langkah berbasis pendapatan. Secara khusus, pemerintah harus terus melaksanakan paket reformasi pajak 2021.

Di sisi lain, sambung Ishikawa, kelebihan pembiayaan telah ditingkatkan baru-baru ini untuk memberikan penyangga fiskal di tengah ketidakpastian yang sedang berlangsung, biaya untuk melakukannya dapat diminimalkan dengan meningkatkan manajemen kas dan utang. Pada saat sama, upaya untuk meningkatkan efisiensi belanja dan alokasi anggaran yang efektif untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan perlu terus dilakukan.

AMRO mendorong otoritas untuk meningkatkan reformasi struktural serta menyambut baik rencana otoritas untuk meluncurkan pasar perdagangan karbon di antara pembangkit listrik tenaga batu bara tahun depan. "Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang baru disahkan diharapkan dapat mereformasi sistem pensiun nasional dan memperdalam pasar keuangan domestik," tuturnya.

Tantangan Ekonomi

Seperti diketahui, inflasi nasional tahun ini diperkirakan masih tinggi. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan inflasi pada 2023 akan berada di kisaran 6-7 persen, di atas target pemerintah dalam APBN 2023, yaitu 3,6 persen. Bahkan, prediksi tersebut di atas capaian inflasi pada 2022 sebesar 5,51 persen.

Selain inflasi, nilai tukar rupiah juga diperkirakan bakal melemah hingga meleset dari target. Pada 2023, tim riset ekonomi Bank Mandiri memprediksi kurs rupiah terhadap dolar AS rata-rata akan berada di level 15.220 rupiah per dollar AS. Padahal, pemerintah menargetkan kurs rupiah dalam APBN 2023 di 14.800 rupiah per dollar AS.

"Fundamental ekonomi yang terjaga diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar domestik," ucap Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri.