Presiden: Cegah Krisis Pangan agar Tidak Merembet ke Masalah Sosial

» Kementerian/Lembaga harus berkolaborasi dan tidak terjebak ego sektoral.

» Pangan menentukan hidup matinya satu negara.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran menteri agar membuat kalkulasi secara cermat dan teliti dalam menghadapi kondisi perekonomian pada 2023 yang penuh ketidakpastian. Pentingnya membuat perhitungan yang teliti untuk mencegah krisis ekonomi maupun krisis pangan tidak sampai menjadi masalah sosial.

"Mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada, yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor menurun, kemudian krisis pangan hati-hati mengenai karena bisa larinya ke masalah sosial dan politik," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12) saat sidang paripurna yang membahas perkiraan kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan Covid-19 dan antisipasi krisis pangan dan energi.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah kepala lembaga tinggi negara. "Yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung-hitungannya tampak," kata Presiden.

Perlunya perhitungan yang terukur agar dalam menyiapkan "reserve" atau cadangan tidak benar-benar tipis, sehingga tidak dimanfaatkan pedagang untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan harga. "Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," kata Presiden.

Selain perhitungan yang matang, Presiden juga mengingatkan pentingnya meningkatkan konsumsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bisa menaikkan konsumsi masyarakat, salah satunya dengan kewajiban mengonsumsi produk-produk dalam negeri.

"Pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tegas Presiden.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta pihak lainnya, merupakan kunci penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi tahun depan.

"Dunia memang bergejolak, kuncinya sinergi dan kolaborasi, bersatu, bersama, gotong royong, guyub rukun, koordinasi. Kalau kita bersatu, gubernur, bupati, pemerintah pusat, ekonomi 2023 bisa kita dihadapi," kata Perry dalam sambutan Rakornas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (6/12).

Dengan sinergi dan kolaborasi, pihaknya optimistis perekonomian nasional dapat tumbuh di atas 5 persen year on year (yoy) pada tahun 2023, di saat IMF memperkirakan perekonomian global melambat di kisaran 2-3 persen yoy.

Perlambatan ekonomi global pada 2023, jelas Perry, merupakan efek lanjutan adanya invasi Russia ke Ukraina yang menyebabkan terhambatnya rantai pasok global pascapandemi Covid-19, sehingga mendorong laju inflasi di berbagai negara maju.

Inflasi tinggi itu kemudian diikuti langkah otoritas moneter berbagai negara maju yang secara agresif menaikkan suku bunga acuannya, yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.