Klaim Kebijakan yang Luputkan RI dari Stagflasi Diragukan

» Ujian bagi pemerintah yang sesungguhnya baru pada 2022 ini dan tahun 2023 nanti.

» Bansos yang disalurkan saat ini kecil sehingga tidak mengangkat daya beli masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah menyatakan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan dalam dua tahun terakhir berhasil meluputkan perekonomian Indonesia dari stagflasi atau kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan dan inflasi tinggi.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama dua tahun terakhir, meliputi pengendalian penularan Covid-19 di dalam negeri dan pemberian anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terhadap masyarakat ekonomi rentan.

Selain itu, ada pemberian bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian insentif pajak kepada para wajib pajak (WP), dan pemberian relaksasi restrukturisasi kredit kepada lembaga jasa keuangan.

"Kita tidak mau isu kesehatan, kemudian menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan menjadi masalah sistem keuangan," kata Suahasil dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang di pantau secara daring di Jakarta.

Berbagai kebijakan itu membuat perekonomian Indonesia terus bertumbuh sehingga terhindar dari risiko stagflasi di tengah terjadinya kenaikan angka inflasi.

"Indonesia tidak sedang stagflasi, karena mengalami pertumbuhan ekonomi. Stagflasi terjadi ketika perekonomian mengecil atau pertumbuhannya negatif," kata Suahasil.

Perekonomian Indonesia berkontraksi atau minus 2,07 persen secara year on year (yoy) pada tahun 2020, lalu tumbuh 3,69 persen yoy pada 2021, dan tumbuh sebesar 5,44 persen yoy pada triwulan-II tahun 2022.

Berbagai upaya, kata Suahasil, terus dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target 5,2 persen yoy pada akhir tahun 2022.

Begitu pula dengan berbagai upaya untuk menekan angka inflasi dapat mencapai target di bawah 4 persen yoy pada akhir tahun.

Kurang Efektif

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menegaskan klaim pemerintah soal keberhasilan menghindarkan RI dari risiko stagflasi masih dipertanyakan. Sebab, masih banyak intervensi kebijakan pada 2020 dan 2021 yang kurang efektif penerapannya.

Misalnya, efektivitas penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dinilai meragukan karena penyaluran ke beberapa sektor masih lambat, seperti untuk kesehatan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan juga dunia usaha.

Tauhid memaparkan kalau penyaluran dana PEN baru benar-benar digenjot di kuartal III dan IV untuk mengejar target, sehingga banyak yang tidak efektif. Realisasi penyaluran dana PEN 2020 hanya 82,83 persen dari pagu anggaran atau 575,8 triliun rupiah dari total pagu sebesar 695,2 triliun rupiah.

Begitu juga realisasi program PEN pada 2021 yang tidak mencapai 100 persen. Penyerapannya hanya 658,6 triliun rupiah atau 88,4 persen dari total pagu sebesar 744,77 triliun rupiah.

Tantangan pada 2020 dan 2021 memang tidak sebanding sebelum pandemi (2019). Dua tahun terakhir perekonomian benar-benar terpukul. Namun demikian, ujian bagi pemerintah yang sesungguhnya baru pada 2022 dan 2023 nanti.

Dengan tekanan ekonomi global saat ini yang membuat harga pangan dan energi bergejolak, tentu bakal mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Jadi, bergantung pemerintah, kalau nilai bansos tidak ditambah maka konsumsi masyarakat tidak akan meningkat. Saat ini, nilai bansos sebagai kompensasi kenaikan harga BBM terlalu kecil. Itu tidak akan mengangkat daya beli," tegas Tauhid.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi yang tinggi pada beberapa kuartal tahun ini, sedangkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. "Itu yang menjadi masalah pemerintah jika daya beli masyarakat tidak didorong. Hitung-hitungan saya, tahun ini kita hanya tumbuh 5 persen. Rasanya agak susah kalau sampai 5,5 persen," paparnya.

Apalagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama juga ikut melambat seperi Tiongkok yang hanya tumbuh di level 4 persen dibanding sebelumnya di level 6-7 persen.

Sedangkan dari dalam negeri, belum semua sektor benar-benar pulih pascapandemi, seperti industri, pariwisata, jasa, perhotelan.