BI Jamin Likuiditas Dollar AS Aman

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas dollar Amerika Serikat (AS) aman, meskipun terdapat intervensi untuk nilai tukar rupiah yang melemah belakangan ini. BI menegaskan upaya stabilisasi rupiah tersebut hanya sedikit menggerus cadangan devisa.

Dalam intervensi kurs Garuda, bank sentral memang membutuhkan penguatan cadangan devisa, namun kestabilan nilai tukar rupiah tetap diupayakan dengan memperhatikan mekanisme pasar. "BI ada di pasar sehingga tidak perlu khawatir dengan likuiditas dollar AS," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin Juhro, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (7/9).

Pada tahun ini, dia menjelaskan kebijakan moneter diarahkan kepada stabilitas sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengupayakan nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya. Langkah tersebut dilakukan baik melalui intervensi di pasar valuta asing (valas), jual beli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, hingga normalisasi likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM).

Meski demikian, seluruh intervensi tersebut akan tetap dilakukan dengan memelihara likuiditas di pasar uang maupun valas, serta tidak mengganggu kemampuan perbankan untuk melakukan intermediasi dan membeli surat utang negara.

"Salah satu kuncinya adalah bagaimana kami di dalam konteks menjaga ruang untuk melakukan intervensi adalah terjaganya kecukupan cadangan devisa atau suplai devisa di pasar agar tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar," ucap dia.

Selain rupiah, Solikin menekankan inflasi juga akan tetap dijaga dari tekanan eksternal dengan tetap mengelola atau mendorong momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

Baru-baru ini, Otoritas Moneter telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sebagai langkah pre-emptive untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi inti dan juga ekspektasi inflasi, sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Burden Sharing"

Pada kesempatan sama, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai kebijakan burden sharing atau berbagi beban antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) sudah cukup dilakukan sampai akhir 2022. Karena itu, kebijakan tersebut tidak perlu diperpanjang.

"Menurut saya burden sharing ini memang harus ada cut off-nya dan dengan Undang- Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 kemarin, itu sudah cukup," ujar Eko.

Adapun UU Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur pelaksanaan burden sharing berakhir pada tahun ini, setelah dilakukan sejak 2020 di mana pandemi Covid-19 melanda. Dengan selesainya peran BI dalam burden sharing, yakni menjadi pembeli siaga Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana, menurut Eko, selanjutnya bank sentral akan membeli SBN hanya di pasar sekunder, sehingga mekanisme penerbitan SBN akan cenderung kepada pasar saja.

Menurutnya, pemberhentian burden sharing merupakan bagian dari komitmen bersama dan untuk menjaga kredibilitas pasar ke depan agar investor asing tertarik dengan Indonesia, meski porsi investor domestik tetap harus diperbesar. Dari kondisi tersebut, nantinya diharapkan imbal hasil (yield) SBN Indonesia bisa ditekan agar lebih efisien untuk pembangunan Indonesia ke depan.