Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim secara Menyeluruh

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi risiko perubahan iklim dan dampaknya secara menyeluruh. BMKG diminta memperkuat layanan informasi dan literasi, terutama di wilayah pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem.

"Mengidentifikasi, adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit," kata Presiden Jokowi dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional BMKG 2022 secara daring dipantau di Jakarta, Senin (8/8).

Jokowi juga meminta BMKG memperluas cakupan forum sekolah lapang iklim dan sekolah lapang cuaca nelayan agar dampaknya lebih signifikan. Dampak dari perubahan iklim ini sangat serius. "Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," ujarnya.

BMKG, seperti dikutip dari Antara, menurut Jokowi, memiliki peran sangat strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. BMKG harus berfungsi untuk mengawasi, memprediksi dan mengeluarkan peringatan dini tentang kondisi cuaca dan iklim ekstrem. "Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan," katanya.

Perubahan Iklim Kritis

Saat ini, kata Jokowi, dunia menghadapi tantangan perubahan iklim yang kritis. Organisasi Meteolorogi Dunia menyatakan indikator perubahan iklim dan dampak perubahan itu pada 2021 makin memburuk, yang terindikasi dari kondisi tujuh tahun terakhir telah menjadi tujuh tahun dengan suhu terpanas.

"Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita. Penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya Covid-19," katanya.

Dampak perubahan iklim, menurut Jokowi, sangat luas dan multi-sektoral. Salah satu dampak itu adalah terjadinya bencana alam dan timbulnya ancaman ketahanan pangan.

"FAO (Badan Pangan Dunia) menyebutkan lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ucap Kepala Negara.

Sementara itu, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyebut perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Bencana hidrometeorologi mengakibatkan kegiatan pertanian dan perikanan semakin rentan untuk terganggu, gagal, dan bahkan mengancam produktivitas hasil panen dan tangkap ikan, serta mengancam keselamatan para petani dan nelayan.