Benahi Tata Niaga Pangan yang Buruk

» Petani tertekan dan dikepung dari segala arah, mulai dari pembatasan harga dan serbuan impor sehingga sulit meraih untung.

» Indonesia harus mandiri pangan dan tidak boleh mengandalkan impor.

JAKARTA - Di tengah ancaman krisis pangan global karena gangguan stabilitas keamanan di beberapa negara produsen pangan dunia, pemerintah diminta untuk segera membenahi tata niaga pangan dalam negeri yang masih buruk. Perlunya membenahi tata niaga pangan yang buruk karena sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi di luar negeri.

Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Universitas Brawijaya, Malang, Munawar Ismail, mengatakan pembatasan ekspor pangan negara-negara produsen menjadi momentum untuk memberi perhatian khusus pada sektor pertanian dalam negeri karena perannya vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Pertanian memang semakin tertekan karena petani kita dikepung dari segala arah, baik dari input pertanian, impor, dan kebijakan harga. Petani yang berharap bisa menutupi biaya input pertanian dengan komponen harga jual, ditekan oleh pembatasan harga dan serbuan impor sehingga mereka tidak bisa meraih untung," kata Munawar.

Dengan kondisi seperti itu, petani sulit bertahan, sebaliknya justru yang menikmati untung besar adalah importir dan pemburu rente. Tanah di desa pun sudah tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Makanya, sektor pertanian harus didukung untuk ketahanan pangan. "Pemerintah lebih baik mendorong agriindustri kecil yang bisa menggerakkan ekonomi perdesaan dan tenaga kerja, dari pada mendahulukan impor," kata Munawar.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Hery Firdaus, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi maraknya pembatasan ekspor komoditas pangan dari beberapa negara produsen dunia agar berdampak besar ke Indonesia khususnya gangguan pasokan pangan yang banyak bergantung pada impor.

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan pangan di pasar global itu, mau tidak mau, pemerintah mesti mendorong budi daya tanaman pangan dengan memberikan stimulus kepada petani agar produsen pangan semakin terpacu untuk meningkatkan produksi.

Selain itu, juga mendorong pemanfataan teknologi dan inovasi pascapanen untuk meningkatkan standar dan kualitas hasil pangan sehingga terserap ke industri. Langkah itu sekaligus mengurangi potensi losses atau kehilangan hasil panen.

Pemerintah, jelas Hery, harus menjembatani kemitraan antara petani dengan usaha besar di sektor industri agar hasil produksi petani menjangkau pasar.

Hal yang paling penting, kata Hery, adalah memperbaiki tata niaga sektor pangan. Buruknya tata niaga pangan nasional membuat harga pangan rentan bergejolak.

Ketersediaan Stok

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengimbau pemerintah memberi perhatian serius pada maraknya pembatasan atau restriksi ekspor komoditas pangan di sejumlah negara.

"Pemerintah perlu mengantisipasi tren kenaikan restriksi ini jika akan terjadi dalam jangka waktu panjang dan terus meningkat, khususnya pada komoditas pangan yang mayoritas masih bergantung pada pasokan impor," kata Muhaimin.

Beberapa negara yang membatasi ekspor seperti India untuk komoditas gula dan gandum, Malaysia untuk produk daging ayam, dan Serbia serta Kazakhstan untuk biji-bijian.

Selain itu, dia juga mendorong Badan Pangan Nasional (BPN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan koordinasi untuk memperhitungkan dengan matang ketersediaan dan stok pangan di dalam negeri.

Koordinasi perlu karena beberapa jenis bahan pangan di Indonesia masih diimpor dari berbagai negara.

"Pemerintah harus cek secara benar ketersediaan pangan kita. Jangan sampai stoknya habis. Paling tidak untuk tiga sampai empat bulan ke depan," jelasnya.

Dia juga meminta Kementan dan Kemendag agar mengoptimalkan potensi produksi komoditas pangan dalam negeri untuk menekan kelangkaan komoditas impor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kondisi saat ini, tambahnya, harus menjadi motivasi bagi pemerintah untuk lebih fokus pada potensi pertanian dalam negeri. Indonesia harus mandiri pangan dan tidak boleh mengandalkan impor. Pemerintah harus menata ulang sistem pertanian secara komprehensif.