Posisi KPK Melorot ke Urutan Empat

Lembaga survei sebagai pihak yang terus konsisten mengukur dan memotret persepsi publik dan menyampaikan feedback. Feedback masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan perbaikan.

JAKARTA - KPK menilai menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemberantasan korupsi tersebut sebagai tolok ukur penilaian kinerja. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (28/9). Ali menanggapi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Beberapa hari lalu, Indikator Politik merilis hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun. "Ada penurunan tingkat trust terhadap KPK. Biasanya KPK nomor 2 atau malah 1. Tetapi sekarang sudah melorot ke peringkat empat," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Menurutnya, malahan trust publik terhadap KPK sudah terlewati polisi. Dia mengungkapkan, data tersebut saat merilis Temuan Survei Nasional "Evaluasi Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-Isu Terbaru" Minggu (26/9).

Adapun dari hasil survei itu, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang dipercaya publik. Kemudian berturut-turut Presiden, Polri, KPK, Kejaksaan, MPR, DPD, DPR, dan partai politik.

Ali menyebut, KPK melihat survei persepsi publik menjadi salah satu tolok ukur masyarakat menilai kinerja pemberantasan korupsi. "Survei persepsi publik menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat menilai kinerja dan manfaat yang dihasilkan dari kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," ucap Ali Fikri.

Menurut Ali, pemberantasan korupsi adalah upaya panjang di mana dampak dan manfaatnya tidak serta merta bisa dirasakan seketika. Dalam penanganan suatu perkara, lanjut dia, publik mungkin bisa langsung melihat KPK menangkap para pelaku dan memulihkan kerugian negara.

Namun, pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, menurut dia, membutuhkan waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang per orang. "KPK mengapresiasi lembaga survei sebagai pihak yang terus konsisten mengukur dan memotret persepsi publik dan menyampaikan feedback. Feedback masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan," kata Ali.

Maka, KPK mengharapkan dapat memperoleh indikator dan hasil pengukuran detil survei tersebut agar bisa mempelajari poin-poinnya secara rinci.

Probolinggo

Sementara itu, terkait kasus Probolinggo, KPK mengamankan dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan tiga lokasi pada hari Senin (27/9) dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan. KPK menggeledah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten, Kantor Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, serta rumah di Kecamatan Kraksaan.

Menurut Ali, bukti-bukti yang diamankan akan dianalisis, lalu disita untuk melengkapi berkas perkara tersangka Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan. KPK menetapkan 22 tersangka dalam kasus Probolinggo.

Penerima suap adalah Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suami Puput. Hasan juga pernah menjabat Bupati Probolinggo dua periode. Tersangka lain adalah Doddy Kurniawan, Camat Krejengan dan Muhammad Ridwan Camat Paiton. Ada 18 lagi tersangka.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tahun ini, harus ada usulan melalui camat.
KPK menyebut, ada persyaratan khusus yang akan diusulkan. Nama-nama yang diusulkan harus mendapat persetujuan Hasan(suami Puput) dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan. Selain itu, calon penjabat kepala desa juga diwajibkan setor 20 juta rupiah. Ditambah upeti penyewaan tanah kas desa sebesar 5 juta rupiah per hektare. hay/Ant/G-1