Foto: Produksi Minuman Herbal

• Ads

  Advertisement

  

  Advertisement

  

  Advertisement

  

  

  📅 Jumat, 23 Okt 2020, 06:00 WIB

  

  Foto: Produksi Minuman Herbal

  Doc. ANTARA/SYAIFUL ARIF

  Berita Foto Terbaru

  

  Tradisi Grobyak Ikan Sumber Gundi Kediri

  

  Jumlah rumah rusak akibat gempa di NTT

  

  Kementerian Kebudayaan akan revitalisasi situs budaya di Malut

  

  Kegiatan melukis caping di Kota Solo

  

  Pascakebakaran, 120 Bangunan di Desa Adat Sade Lombok Hangus Terbakar

  

  Antisipasi Gempa Susulan, Misa Digelar di Halaman Gereja

Berita Foto Terkait

QRIS Menjangkau 65,77 Juta Pengguna, Mayoritas Merchant Merupakan UMKM

24-08-2026

Penyerapan Gabah Petani Capai 3,67 Juta Ton, Bulog Dekati Target 4 Juta…

24-08-2026

Dukung Bulan Literasi Keuangan OJK 2026, CIMB Niaga Edukasi Pelajar Lewat Tour…

23-08-2026

Kobexindo Serahkan Unit Shacman Hybrid Dump Truck di Customer Days

23-08-2026

Pameran helikopter dan taksi udara di Cengkareng Heliport

22-08-2026

Pengembangan produk UMKM berbasis kearifan lokal

22-08-2026

×

Ket. Khoiriyah (47) menunjukkan bubuk rempah olahan produksinya di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (22/10). Rempah-rempah bubuk berupa temulawak instan dan jahe instan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh tersebut dijual 30-35 ribu rupiah kemasan 500 gram. JAKARTA – Pemerintah melonggarkan izin usaha di lokasi kawasan industri (KI) dengan meniadakan izin lingkungan untuk lokasi usaha. Hal itu termuat dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo mengatakan hal itu sebagai langkah nyata pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Tanah Air. “Kami memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (20/10) petang. Dody mengungkapkan, sebagai ganti izin lingkungan, pelaku usaha di dalam kawasan industri wajib menyusun secara rinci Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Selanjutnya, pengelola kawasan industri sebagai pemegang izin lingkungan berperan melakukan pemantauan terhadap aktivitas kegiatan usaha dari perusahaan industri. Sedangkan perusahaan industri melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan RKL-RPL rinci, serta pelaporan pelaksanaan RKL-RPL rinci kepada pengelola kawasan. “Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL-RPL Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri,” paparnya. Peningkatan Investasi Permenperin 1/2020 bertujuan sebagai pedoman bagi perusahaan industri yang sudah berada atau akan berlokasi di kawasan industri, khususnya untuk memeriksa dan memberikan persetujuan RKL-RPL rinci serta dapat melakukan pemantauan pelaksanaaan RKL-