Pemerintah Kedepankan Dialog

JAKARTA - Pemerintah terus mengedepankan pendekatan dialog dalam menangani masalah keamanan di Papua. Dialog yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mendamaikan dan meredakan kerusuhan yang pecah akibat penghinaan yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi pernyataan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, yang meminta pemerintah berdialog dengan masyarakat Papua untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua.

"Dialog itu disarankan oleh mereka. Presiden sudah dialog, saya sudah dialog, sekarang Kapolri, Panglima (TNI) ke sana dialog. Jadi sudah dialog ya, bukan belum dialog, sudah," ujar Wiranto saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/9).

Wiranto melanjutkan, dengan proses dialog yang telah dilakukan pemerintah, saat ini situasi keamanan di Papua berlangsung kondusif. Ia berharap situasi yang kondusif ini terus terjaga hingga seterusnya. Karena itu, ia memohon dukungan dari masyarakat agar pemerintah bisa menangani masalah keamanan di Papua.

"Percayakan bahwa aparat keamanan itu maksimal untuk mengamankan kepentingan masyarakat, mengamankan kehidupan Papua dan Papua Barat. Dan itu semua demi kepentingan integritas wilayah nasional kita, stabilitas nasional kita," kata Wiranto.

Pada kesempatan itu, Wiranto juga menegaskan bahwa pemerintah telah mencabut pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran internet dicabut lantaran situasi keamanan di Papua dan Papua Barat telah kondusif.

"Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Kaporli, BIN, dari aparat keamanan di depan sana, keadaan sudah cukup kondusif. Maka pembatasan internet seperti janji saya kemarin ini dicabut," lanjut mantan Panglima ABRI itu.

Pada kesempatan itu, Wiranto juga menyatakan Interpol kini sudah mulai bergerak memburu Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat, Veronica Koman, yang saat ini berada di luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini sekarang sedang diburu oleh Interpol ya karena berada di luar negeri, tetapi sudah tersangka," ujar Wiranto.

Sesuai Prosedur

Wiranto menuturkan, Veronica sebagai tersangka dalam ujaran provokasi. Veronica diduga melakukan tindakan provokasi dan penghasutan terhadap warga Papua-Papua Barat agar terus melakukan perlawanan lewat demonstrasi anarkis. Veronica disangka melanggar Pasal 160 KUHP, serta UU ITE tentang Penyebaran Informasi Bermuatan SARA.

Wiranto membantah Kepolisian terlalu cepat menetapkan Veronica sebagai tersangka. Ia meyakini Kepolisian telah melalui prosedur yang berlaku ketika menetapkan Veronica.

"Kita percayakan saja kepada polisi, ada yang lambat karena cari buktinya susah. Ada cepat karena buktinya gampang," ujar Wiranto.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden terpilih, Ma'ruf Amin, berjanji akan menjaga keutuhan dan kedamaian di Papua karena dipilih 90,65 persen masyarakat Papua pada Pilpres 2019.

"Kebetulan Papua kan mendukung Pak Jokowi dengan saya ini besar sekali, (hampir) 91 persen. Ini luar biasa. Jadi maka itu menjadi kewajiban kami, Pak Jokowi dengan saya, untuk menjaga keutuhan di Papua," ujar Ma'ruf usai bertemu para pendeta Papua di kediamannya, Menteng, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan pihaknya telah memerintahkan para diplomat untuk menjelaskan situasi yang terjadi di Papua kepada negara-negara lain. Para diplomat juga diperintahkan untuk memagari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia mengatakan pemagaran tersebut merupakan salah satu prioritas politik luar negeri. Hal itu disampaikan Retno dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. tri/Ant/P-4