Yoon Bela Keputusan Darurat Militer

SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk-yeol, membela keputusannya dalam mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024 lalu, ketika ia menyampaikan pernyataan penutup dalam persidangan pemakzulannya di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (25/2).

Dalam pernyataan yang mengakhiri sidang kesebelas dan terakhir dalam persidangan tersebut, Yoon menegaskan bahwa situasi darurat militer pada Desember lalu tidak seperti yang terlihat di masa lalu, ketika tujuannya adalah untuk menekan rakyat dengan kekerasan.

Yoon mengatakan bahwa niatnya adalah untuk mengeluarkan permohonan kepada rakyat dalam bentuk darurat militer dan memberitahu mereka tentang keadaan darurat yang tengah dihadapi negara.

Ditambahkan bahwa ia berada di puncak kekuasaannya dan dapat memilih untuk menikmati manfaat dari kehidupan yang nyaman setelah pensiun sebagai presiden jika ia hanya memikirkan dirinya sendiri.

Presiden yang sedang diskors itu menyamakan keadaan negara pada saat ia mengumumkan darurat militer dengan perumpamaan "seekor katak dalam panci berisi air yang mendidih", yang perlahan tidak menyadari apa yang sedang terjadi.

Berbicara kepada rakyat Korsel, Yoon juga meminta maaf atas kebingungan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkannya saat mengeluarkan dekrit tersebut, dengan mengatakan bahwa ia melakukannya demi kebaikan bangsa dan rakyat, namun niatnya disalahartikan. Yoon kemudian mengatakan bahwa ia akan berusaha mengubah konstitusi jika ia kembali berkuasa.

Berbicara di hadapan Mahkamah Konstitusi selama sidang kesebelas dan terakhir, Yoon mengatakan bahwa jika ia kembali menjabat, maka ia akan fokus pada revisi konstitusi dan mengejar reformasi politik selama sisa masa jabatannya.

Tidak hanya itu, melihat keadaan internasional yang berubah cepat dan situasi global yang kompleks, ia juga akan fokus pada upaya diplomasi sambil menyerahkan kewenangan untuk menangani masalah dalam negeri kepada perdana menteri.

Korsel diketahui terakhir kali mengubah konstitusi pada tahun 1987 silam.

Terkait hal ini, pihak kantor Kepresidenan Korsel telah menyatakan dukungannya terhadap janji Presiden Yoon untuk mengubah konstitusi, dengan mengatakan bahwa mereka berharap tujuan Yoon itu dapat terwujud, sehingga negara dapat terbebas dari belenggu masa lalu dan era baru dalam politik dapat dimulai.

Demi Demokrasi

Sementara itu kepala panel pemakzulan Majelis Nasional Korsel, Jung Chung-rae, bersikeras bahwa Presiden Yoon harus digulingkan demi demokrasi dan pembangunan nasional.

Jung, yang mengepalai Komite Legislasi dan Peradilan Majelis Nasional, membuat pernyataan tersebut pada Selasa dalam pernyataan penutupnya pada sidang kesebelas dan terakhir di Mahkamah Konstitusi, dengan mengatakan bahwa Yoon berusaha menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak parlemen.

Jung mengatakan Yoon berusaha menghancurkan tatanan demokrasi negara, yang telah dijaga oleh rakyat dengan darah mereka dan menghancurkan konstitusi yang ditulis dengan darah rakyat.

Jung pun menekankan bahwa kejahatan pengkhianatan tidak boleh dibiarkan begitu saja dan pengecualian tidak boleh diberikan kepada presiden yang sedang menjabat. KBS/I-1