WTO Diminta Pro Negara Berkembang

JAKARTA - Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) perlu mengadopsi kebijakan perdagangan global yang menghormati dan mendukung kemajuan negara berkembang dan negara terbelakang di pasar perdagangan internasional.

"Namun, tentu masih banyak catatan yang perlu kami sampaikan untuk dicapai pada konferensi ke-13 mendatang," ungkap Anggota Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin, menanggapi paparan Direktur Jenderal WTO, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, terkait perkembangan kebijakan terbaru WTO pada akhir April lalu.

Hal itu disampaikan Puteri dalam sesi ke-51 Steering Committee Inter-Parliamentary Union tentang WTO, yang diselenggarakan pada akhir April 2023 di Brussels, Belgia. Konferensi tersebut mewadahi aksi parlemen dunia untuk mengawasi dan memberi masukan terkait kebijakan perdagangan internasional yang diterbitkan WTO.

Puteri menekankan, Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO tahun lalu sangat diapresiasi karena mampu menghasilkan banyak kesepakatan penting, seperti Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama, kesepakatan fleksibilitas hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi terkait vaksin Covid-19, dan mandat untuk mereformasi kelembagaan WTO.

Puteri juga menyebut peran vital parlemen dalam mendorong tercapainya kesepakatan WTO yang adil, saling menghormati, dan saling menguntungkan, terlebih bagi negara berkembang dan negara terbelakang.
Halaman Selanjutnya....