WTO Diminta Pro Negara Berkembang

JAKARTA - Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) perlu mengadopsi kebijakan perdagangan global yang menghormati dan mendukung kemajuan negara berkembang dan negara terbelakang di pasar perdagangan internasional.

"Namun, tentu masih banyak catatan yang perlu kami sampaikan untuk dicapai pada konferensi ke-13 mendatang," ungkap Anggota Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin, menanggapi paparan Direktur Jenderal WTO, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, terkait perkembangan kebijakan terbaru WTO pada akhir April lalu.

Hal itu disampaikan Puteri dalam sesi ke-51 Steering Committee Inter-Parliamentary Union tentang WTO, yang diselenggarakan pada akhir April 2023 di Brussels, Belgia. Konferensi tersebut mewadahi aksi parlemen dunia untuk mengawasi dan memberi masukan terkait kebijakan perdagangan internasional yang diterbitkan WTO.

Puteri menekankan, Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO tahun lalu sangat diapresiasi karena mampu menghasilkan banyak kesepakatan penting, seperti Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama, kesepakatan fleksibilitas hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi terkait vaksin Covid-19, dan mandat untuk mereformasi kelembagaan WTO.

Puteri juga menyebut peran vital parlemen dalam mendorong tercapainya kesepakatan WTO yang adil, saling menghormati, dan saling menguntungkan, terlebih bagi negara berkembang dan negara terbelakang.

"Kemudian, di tingkat nasional, setiap parlemen dan pemerintah negara anggota harus dapat bekerja sama untuk meratifikasi dan melaksanakan kesepakatan ke-12 WTO, termasuk DPR RI. Khususnya, kami sangat menantikan tercapainya kesepakatan tahap dua Perjanjian Subsidi Perikanan. Antarnegara pun parlemen harus berkolaborasi untuk mendorong pemerintah negara anggota mencapai kesepakatan, khususnya untuk memperluas waiver HKI agar mencakup skema diagnosis dan terapi Covid-19," jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan WTO dan parlemen negara sahabat untuk mencapai kesepakatan yang dilandasi norma-norma internasional, seperti prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda yang merefleksikan kapabilitas dan karakteristik unik setiap negara, serta memperhatikan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.

"Kami pertegas agar Konferensi tingkat Menteri ke-13 nanti mempertimbangkan pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas dalam proses negosiasi dan penyusunan kesepakatan mendatang," tutup Puteri.

Tukar Pikiran

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menekan pentingnya bertukar pikiran dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan antarnegara.

Dalam kesempatan itu, Fadli menyampaikan saling tukar pengalaman itu menjadi strategi krusial untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi di bidang perdagangan dan investasi.

"Ini adalah jalan untuk melakukan peningkatan kapasitas, berbagi pengalaman dan menemukan strategi untuk menyelesaikan tantangan dan masalah perdagangan antarnegara," ujar Fadli.