Kawal Pemilu Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

UU Kesehatan Hapus Mandatory Spending, Bagaimana Agar Rakyat Tetap Diutamakan?

Foto : ANTARA/GALIH PRADIPTA

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima dokumen pandangan pemerintah dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan), Lodewijk Paulus (kedua kiri) saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah pun harus berusaha keras meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kelanjutan reformasi pajak dan pengurangan penghindaran pajak. Tujuannya agar APBN memiliki sumber daya memadai untuk memprioritaskan kesehatan. Dua contohnya seperti peningkatan pajak alkohol dan cukai rokok.

Di samping itu, kemitraan pendanaan yang inovatif dengan pihak swasta atau lembaga internasional untuk sektor kesehatan perlu digencarkan.

Selain mengatasi tantangan keterbatasan anggaran, eksplorasi sumber pembiayaan alternatif untuk sektor kesehatan juga dapat mempromosikan kerja sama lintas sektor. Misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, dan lembaga internasional.

Apapun keadaannya, kesehatan adalah hak setiap rakyat. Negara, melalui kebijakan dan anggaran, berkewajiban meningkatkan derajat kehidupan rakyatnya.The Conversation

Dwinanda Ardhi Swasono (He/him/his), PhD Student in International Development, King's College London dan Muhammad Wildan Rabbani Kurniawan, MPH in Global Health, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : -
Penulis : -

Komentar

Komentar
()

Top