Uni Eropa Harus Konsisten Atas Implementasi Lisensi FLEGT

Lebih jauh Agus menegaskan Indonesia tidak setuju apa yang disebut zero deforestation sehingga akhirnya kesepakatannya adalah halt and reverse forest lost and land degradation by end 2030. Ini terminologi bahasa Inggris memang mereka ahli. Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai program yang disebut Indonesia Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030 atau net karbon melalui sektor kehutanan dan lahan jangan diartikan sebagai zero deforestation. Tetap ada emisi dari hutan tapi Indonesia juga menyerap lebih banyak, jadi net.

"Ini yang kita sampaikan dan usung dan disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ini jadi bahan bargaining kita, sebab kita didorong untuk bebas emisi 2030. Artinya sektor kehutanan yang siap dan berani menjanjikan untuk mencapai net sink. Dan ini yang tidak dipahami dan bahkan sengaja disesatkan. Itu terjadi karena definisi deforestasi antara Indonesia dan Inggris atau Uni Eropa serta banyak negara berbeda," papar Agus.

Bagi Indonesia, deforestasi akan tetap dilakukan sepanjang Indonesia bisa mengurangi dari kegiatan-kegiatan lain. Sebab Indonesia bisa melakukan reforestasi. Dengan demikianIndonesia tidak boleh dilarang untuk melakukan deforestasi. Tapi Indonesia tetap melarang deforestasi yang ilegal.

Agus menegaskan, definisi Indonesia secara ilmiah diakui internasional. Ini buktiIndonesia mampu mengurangi emisi dari sektor kehutanan atau deforestasi sehingga dapat pembayaran berbasis kinerja dari Bank Dunia untuk Kaltim sekitar 106 juta dollar AS, dari Green Climate Fund setujui REDD+ Results-Based Payment 103,8 juta dolar AS serta Norwegia yang kemudian malah dibatalkan.

Dalam menghitung Results-Based Payment, Indonesia sudah diakui, tapi masih saja ada yang menyerang dengan tujuan agar Indonesia mematuhi zero deforestation. Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan seperti penghentian izin terkait penggunaan kawasan hutan primer dan lahan gambut.