Tuvalu Bakal Jadi Negara Pertama yang Tenggelam

NEW YORK - Tuvalu mungkin menjadi salah satu negara pertama yang tenggelam ke bawah laut akibat perubahan iklim, namun hal itu tidak berarti status negara bagiannya layak untuk dibahas, kata perdana menteri negara kepulauan kecil di Pasifik itu pada Kamis (21/9).

Berbicara di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, PM Tuvalu, Kausea Natano, mengatakan telah terjadi perbincangan yang "tidak perlu" di kalangan akademis dan diplomatik yang berpusat pada definisi negara berdasarkan hukum internasional. "Kedaulatan kami tidak bisa dinegosiasikan," kata PM Natano.

Populasi Tuvalu yang berjumlah 11.000 jiwa tersebar di sembilan pulau yang tingginya kurang dari lima meter di atas permukaan laut, yang menggarisbawahi tantangan luar biasa yang dihadapi negara ini akibat kenaikan permukaan laut.

Dua atol yang digambarkan dalam bendera 11 bintang telah hilang, dan bahkan wilayah yang lebih tinggi pun bisa menjadi tidak dapat dihuni pada tahun 2100 akibat garam yang mencemari tanah dan pasokan air.

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933 menyatakan bahwa suatu negara terdiri dari wilayah tertentu, jumlah penduduk tetap, pemerintahan, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain. Jika wilayah tersebut ditelan, atau tidak ada seorang pun yang dapat hidup dari sisa wilayah tersebut, setidaknya salah satu kriterianya tidak lagi terpenuhi.

Meskipun daratan Tuvalu hanya seluas 26 kilometer persegi wilayah maritimnya mencakup wilayah seluas 800.000 kilometer persegi.

Konvensi ini bersifat ambigu mengenai pertanyaan apakah wilayah tersebut basah atau kering, dan tidak ada preseden untuk mencabut status negara anggota PBB, sehingga menjadikan permasalahan tersebut tidak jelas.

Reklamasi dan Metaverse

Tuvalu tidak menganggap remeh masa depan negaranya yang terancam tenggelam di bawah air, dan telah mulai mengerjakan Proyek Adaptasi Pesisir yang bertujuan untuk mereklamasi sekitar 3,8 kilometer daratan dari laut dan menaikkan permukaan tanah di tempat-tempat yang paling rentan.

Proyek ini dibiayai dengan bantuan internasional sebesar 36 juta dollar AS yang disalurkan melalui Green Climate Fund, dan 2,9 juta dollar AS dari pemerintah Tuvalu sendiri.

Situasinya mengerikan, kata PM Natano. Sekitar 40 persen ibu kota Funafuti telah terendam selama gelombang pasang yang menyapu tanaman umbi-umbian, termasuk talas dan singkong yang merupakan makanan pokok pulau tersebut.

Meskipun ia senang bahwa tahap pertama proyek ini hampir selesai, PM Natano mengatakan cakupannya terlalu kecil untuk membantu seluruh rakyatnya. "Kami membutuhkan tindakan yang lebih cepat dan lebih cepat dari siapa pun yang berada dalam posisi untuk mendukung kami, segera," kata dia.

Jika hal terburuk terjadi, Tuvalu akan memindahkan warisan budayanya ke ranah digital metaverse, dan apa yang terjadi di Tuvalu, ucap PM Natano hanyalah pertanda dari apa yang akan dialami kota-kota di seluruh dunia yang terancam oleh kenaikan permukaan laut.

"Semakin banyak warga dunia yang harus pindah," kata PM Natano. "Bercerminlah pada (negara) kami sebagai model untuk melestarikan seluruh dunia," pungkas dia. AFP/I-1