Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Tugas Suharso di PPP

A   A   A   Pengaturan Font

Partai Demokrat elektabilitasnya terjun bebas pada 2014 setelah serangkaian kasus korupsi menjerat para elite termasuk sang ketua umum, Anas Urbaningrum. Padahal pada Pemilu 2009, Demokrat adalah parpol dengan raihan suara terbanyak dan menjadi penguasa di parlemen.

Ditetapkannya Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Seruni, Cisarua, tentu bertujuan untuk mempercepat reorganisasi partai. Sayangnya, reputasi dan citra parpol tidak bisa dipulihkan dalam hitungan hari. Itu membutuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.

Dalam beberapa survei beberapa lembaga, elektabilitas PPP bisa berada pada angka kritis untuk bisa tetap eksis di parlemen. Hasil survei Litbang Kompas, 22 Februari-5 Maret 2019, elektabilitas PPP berada di angka 2,7 persen dan menjadi salah satu dari tiga partai yang elektabilitasnya tak melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Itulah tantangan terberat yang dihadapi Suharso Monoarfa ke depan. Konsolidasi dan rekonsiliasi menjadi penting. Sayangnya, internal PPP belum solid. Konflik dengan kubu Djan Faridz masih mengganjal. Di tengah persoalan internal itu, persoalan lain yang dihadapi adalah parpol ini dinilai gagal dalam mewadahi, mengawal serta mengadvokasi beragam persoalan keumatan yang mengemuka. PPP seperti kehilangan identitas sebagai Partai Islam. Basis perjuangan ideologinya makin tidak jelas. Akibatnya, ikatan pemilih dengan partai pun memudar. Stigma yang melekat pada PPP saat ini adalah partai orang-orang tua yang tergagap dengan perubahan.

Bila Suharso Monoarfa ingin parpol ini kembali menjadi parpol berpengaruh, mau tidak mau Suharso Monoarfa harus melakukan modernisasi partai. Jangan terus-menerus memilih cara pragmatis. PPP harus berkiprah nyata dalam beragam persoalan keseharian publik. Apalagi, PPP saat ini tidak memiliki figur di tingkat nasional. Padahal, figur itu adalah magnet kuat perubahan. Persoalan korupsi yang menimpa elite utama PPP di era sebelumnya dan sekarang ini telah mendegradasi muruah PPP sebagai Partai Islam yang harusnya mengutamakan nilai etika, moral, dan hukum dalam kiprahnya.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top