Tren Kekerasan di Sekolah Sejak 2020 Terus Meningkat, di 2024 Naik 100 Persen

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengungkapkan angka kekerasan di sektor pendidikan pada 2024 meningkat ­hingga 100 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

JAKARTA - Angka kekerasan di sektor pendidikan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga 100 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut, terdapat 573 kasus kekerasan di dunia pendidikan selama 2024, sedangkan pada 2023 sebanyak 285 kasus. Kasus tersebut terjadi sepanjang tahun 2024 dan mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan tahun 2023.

“Tahun ini mengalami lonjakan lebih dari 100 persen,” ujar Ubaid, kepada Koran Jakarta, Minggu (29/12).

Dia menjelaskan, kenaikan jumlah kasus di 2024 bukanlah yang pertama dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2020, tren kekerasan di satuan pendidikan memang telah mengalami peningkatan.

“Tren kekerasan di dunia pendidikan terus mengalami lonjakan. Tahun 2020 terdapat 91 kasus, naik 142 kasus di 2021, 194 kasus di 2022, 285 kasus di 2023,” jelasnya.

Sebaran Kasus

Ubaid mengungkapkan, kekerasan di sektor pendidikan masih sangat tinggi, baik di sekolah, madrasah, maupun pesantren. Kasus kekerasan paling banyak terjadi di sekolah dengan jumlah mencapai 64 persen dari seluruh temuan JPPI pada kasus sepanjang 2024.

Dia melanjutkan, di lembaga pendidikan berbasis agama ditemukan 36 persen kasus kekerasan. Untuk kategori ini, pesantren mencatatkan kasus kekerasan terbanyak.

“Ditemukan kasus kekerasan di madrasah sebesar 16 persen, sedangkan di pesantren sebesar 20 persen,” tuturnya.

Ubaid menerangkan, temuan kasus kekerasan ini ada di seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari Aceh hingga Papua.

Dia menyebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki kasus paling banyak di Indonesia. Lima daerah dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak di Indonesia yaitu Jawa Timur, 14,2 persen atau 81 kasus, Jawa Barat ditemukan 56 kasus atau 9,8 persen, Jawa Tengah dengan total 45 kasus atau 7,8 persen dari total kasus secara nasional.

“Empat, Banten 5,4 persen atau 32 kasus dan Jakarta 4,9 persen atau 30 kasus,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan sekolah khusus siswa terlibat kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku. Beberapa skema dari berbagai negara tengah dipelajari untuk membuat format yang tepat untuk sekolah tersebut.

Dia menerangkan, pihaknya mesti memiliki data yang akurat sehingga penanganan program akan sesuai. Menurutnya, baik pelaku maupun korban kerap mendapat penanganan yang tidak sesuai dan cenderung dikeluarkan dari sekolah.

“Sehingga banyak kelompok-kelompok ini sebenarnya masih berusia muda masih berusia remaja dan masih dalam masa usia sekolah juga sehingga mereka tidak mendapat kelayakan pendidikan karena sekolah formal tak bisa menerima,” ucapnya.  ruf/S-2