Jum'at, 17 Feb 2023, 08:29 WIB

Transisi Kelembagaan untuk Pendidikan Transisi Energi Nasional

Foto: KORAN JAKARTA/EKO SUGIARTO PUTRO

Kampus yang sangat dikenal sebagai kampus jurusan tambang dan perminyakan terbaik di Yogyakarta ini dalam beberapa tahun terakhir sedang mengalami perubahan kelembagaan yang sangat mendasar. Dari sebelumnya kampus kedinasan, berubah menjadi kampus swasta, lalu menjadi kampus negeri dan kini sedang transisi lagi sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Karena sejarahnya, UPNVY juga dikenal sebagai kampus yang mengedepankan bela negara dalam kurikulumnya. Komitmen bela negara juga diwujudkan dalam penerimaan mahasiswa baru berbasis bela negara, yakni seorang siswa sekolah menengah atas yang memiliki prestasi bela negara, misalnya paskibraka dan pramuka, bisa masuk ke UPNVY dengan lebih mudah.

Kata kuncinya, UPNVY tengah mengarungi nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru untuk menghadapi tantangan zaman.

Baca Juga: Jalan Tol dan Non-Tol Siap Hadapi Natal dan Tahun Baru 2025
Baca Juga: KLH Peringatkan Tak Ada Lagi TPA Open Dumping Tahun 2026

"Ada nilai lama yang sudah tidak relevan, tapi banyak yang relevan. Nilai baru seperti teknologi kita adopsi dan kita satukan dengan nilai lama seperti penghormatan pada yang lebih senior. Tantangan kita tak hanya di UPN saja, kan itu, bagaimana mengombinasikan kultur lama dan baru," papar Irhas saat ditemui Koran Jakarta di kantornya, Kamis (16/2).

Berikut petikan wawancara wartawan Koran Jakarta, Eko Sugiarto Putro, bersama Rektor UPNVY, Mohamad Irhas Effendi. Simak selengkapnya.

Apa kabar UPN, Pak?

Kita sedang sibuk berbenah secara kelembagaan. UPN setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kemendikbud tahun 2014 harus melakukan transisi, yaitu transisi kelembagaan seperti perubahan statuta, sistem tata kerja dan transisi SDM.

Teknisnya seperti apa?

Di SDM misalnya, yang dulu PNS Kemendikbud dan pegawai tetap yayasan, berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aset juga ada transisi dari Kementerian Pertahanan ke Kemendikbud. Ada juga transisi keuangan, tata kelola keuangan pada Oktober 2014 berubah dari swasta menjadi Satker, lalu ke BLU pada Mei 2021.

Transisi kelembagaan, kita dulu negeri di bawah Kementerian Veteran, lalu Kedinasan di bawah Dephan, kemudian swasta di bawah yayasan yang dibina Dephan. Dan kemudian jadi negeri di bawah Kemendikbud pada 2014.

Lalu, 2021 jadi BLU yang diharapkan setelah dua tahun sudah siap menjadi Badan Hukum. Yang tidak mampu diminta merger. Nah, kita sedang sibuk sekali menyiapkan seluruh syarat untuk siap didampingi jadi BH atau Badan Hukum.

Menjadi BLU lalu ke Badan Hukum, konsekuensinya apa?

Pertama kita jelaskan dulu perubahan dari PTN ke PTN BLU. Konsekuensi yang paling berbeda dari menjadi BLU adalah peningkatan layanan. Esensi dari peningkatan layanan itu adalah pertama, penambahan akses layanan kampus, kedua diversifikasi layanan. Dan ketiga, kualitas layanan harus meningkat.

Yang dilayani diperbanyak, namun juga diversifikasi layanan, tapi kualitasnya juga harus meningkat. Nah, agar itu semua tercapai maka kita diberi keleluasaan.

Sumber penerimaan kita untuk peningkatan layanan itu kalau dulu hibah, jasa pendidikan pengajaran dan pemanfaatan aset, sekarang bisa aneka macam. Ada kerja sama Tridharma, jasa layanan masyarakat, pemanfaatan aset dan teknologi, dan diversifikasi penerimaan lainnya. Tujuannya itu tadi untuk menopang peningkatan kualitas layanan dan fleksibilitas.

Itu di penerimaan, bagaimana di pengeluaran seperti gaji dosen dan pegawai, misalnya?

Ada konsekuensi juga ke kompensasi pegawai yang bentuknya berupa remunerasi tidak lagi seperti ketika kita masih Satker di mana ada Tunjangan Kinerja untuk pegawai dan dosen ada Kelebihan Jam Mengajar (KJM).

Bedanya apa dengan remunerasi?

Remunerasi adalah kompensasi yang diharapkan berkeadilan karena basisnya adalah klasifikasi jabatan, berupa beban, tanggung jawab dan juga risiko yang dipikul masing-masing personal diintegrasikan dengan prestasi yang dicapai.

Apa yang kita korbankan kepada institusi, apa yang kita kontribusikan kepada institusi diberi kompensasi secara adil.

Oke. Lalu menjadi Badan Hukum?

Dalam Badan Hukum (BH), peran pemerintah makin berkurang. Kami tidak lagi mendapat pendanaan untuk pembiayaan pegawai. Akses formasi untuk ASN juga tidak ada, tapi dibiayai dan diadakan sendiri oleh BH.

Kompensasi sepenuhnya juga oleh BH, tapi kami bebas mendirikan usaha dalam bentuk PT dan lain-lain. Fleksibilitas lebih luas lagi, begitu juga kemandiriannya. Tapi, ketergantungan kepada pemerintah berkurang.

Tapi ingat lagi, transisi kelembagaan membawa konsekuensi transisi di bidang sumber daya keuangan, SDM, dan sumber daya sarana prasarana.

Sarana prasarana dapat lebih diberdayakan melalui kerja sama operasional (KSO) dan kerja sama manajemen (KSM). Kita sedang memperjuangkan BH juga bisa punya unit bisnis yang lebih independen supaya geraknya bisa lebih cepat karena selama ini UPNVY punya keunggulan di bidang migas dan punya beberapa research dan kemarin deklarasi bersama kepala SKK Migas menjadi bagian dari 1 team, 1 goal, 1 million.

Apa itu 1 team 1 million?

Itu adalah target transisi energi untuk mencapai satu juta barel produksi minyak di tahun 2030 dan juga diimbangi dengan upaya mencapai nett zero efficient di tahun 2060. Demand migas masih cukup tinggi meski ada transisi energi karena untuk kebutuhan lain seperti pupuk, pembuat plastik dan juga tekstil.

Balik ke Badan Hukum, kapan UPNVY akan jadi BH?

Untuk bisa jadi BH ada indikatornya. Skor indikator itu 300 dan hari ini skor kita masih 287. Kami harap akhir tahun ini sudah tercapai 300 sehingga kita akan didampingi menjadi BH.

Sekarang pun sebenarnya sudah dibuat tim persiapan untuk BH itu. Targetnya 2024 akan mulai didampingi tim kelembagaan tersebut. Semua membutuhkan persiapan, kita akan buat visibilities kita sudah memungkinkan atau belum karena ini betul-betul independen apakah pendapatan kita cukup untuk meng-cover seluruh pengeluaran kita.

Apakah BH ini mirip dengan kampus swasta?

Mirip tapi juga beda. SDM kan ya masih ada ASN yang dibayar negara dan juga ada dana abadi yang sekarang sedang diluncurkan oleh kementerian.

Karena ini terkait dengan biaya kuliah juga kan, Pak.

Kalau kita, uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa prinsipnya adalah subsidi, dihitung berdasarkan biaya kuliah tunggal di masing-masing prodi dikurangi BPTN, kemudian ada besaran, dan alokasi ke mahasiswa itu mengikuti indeks kemampuan yang dibiayai. Jadi kita masih PTN ya, pasti akan terjangkau apalagi bagi yang memang terbatas kemampuan ekonominya ada subsidi dan kita kan punya pemasukan juga dari aktivitas yang kita lakukan yang juga untuk mahasiswa juga hasilnya.

Soal tambahan penerimaan, bagaimana rencananya?

Dalam hal keuangan, kita sedang mengembangkan diversifikasi penerimaan lewat kerja sama bidang migas. Kita menopang transisi energi bahwa energi terbarukan tahun 2025 harus mencapai sekitar 23 persen.

Kita terus-menerus diskusi dengan SKK Migas. Dengan Pertamina tanggal 24 Februari besok tandatangan MoU terkait pemanfaatan karbon hasil migas dan eksplorasi sumur-sumur minyak tua peninggalan Belanda yang tidak dioperasikan lagi sejak tahun 1977.

Bahkan, sejak 6 bulan lalu kita sudah diminta masuk ke sumur idle atau sumur yang sudah tidak operasi, kita reaktivasi. Kita juga bermain di eksplorasi sumur-sumur minyak yang sudah tidak begitu produktif dengan menggunakan EOR (enhanced oil recovery) hands untuk penguatan. Kemudian juga pencarian cadangan-cadangan baru.

Keterlibatan kita fokusnya di tiga hal tadi. Kita research sampai hulu-hilir, inventarisasi potensi sumur tua yang masih bisa direaktivasi. Dan ketiga, kita kembangkan teknologi yang cocok untuk mengangkat minyak dari sumur-sumur tua. Teknologi tepat guna. Setelah itu, kita implementasi teknologi untuk diterapkan di sumur itu.

Bisa memberi contoh konkretnya Pak?

Salah satu kerja sama kita dengan Pertamina di Cepu dan masih berjalan hingga saat ini. Misalnya ada minyak yang kental tidak bisa ditarik diinjeksikan dengan bahan-bahan kimia untuk bisa dicairkan. Kemudian, pencarian cadangan-cadangan baru yang perlu dibuat. Dua bulan ke depan, target kita declare Oil and Gas atau Migas Center sebagai kerja sama kita dengan SKK Migas.

Apa fungsi Migas Center ini?

Migas Center itu akan membantu SKK Migas untuk mengembangkan potensi SDM untuk riset yang dimulai dari inventarisasi kembali isu-isu dalam bidang migas dan isu mana yang perlu diriset pengembangan teknologi yang relevan untuk menopang target satu juta barel dan implementasi teknologinya bagaimana.

Kita harus fokus karena kita kan harus different. UGM boleh punya keunggulan ekonomi, tapi kita mungkin satu-satunya PT yang lengkap punya geofisika, geologi, tambang, minyak, dan ekonomi yang ajarkan akuntansi migas. Akuntansi mineral mana ada di kampus lain?

Manajemen juga belajar manajemen migas, mineral, ekonomi pembangunan ada sumber daya mineral. Kita punya tim community development kalau buka lapangan migas bagaimana berhubungan dengan masyarakat, untuk itu dipelajari di FISIP. Inilah bagian dari diferensiasi yang menjamin hulu-hilir dalam bidang energi.

Tapi, dunia mendorong energi terbarukan Pak?

Betul. Tapi, keliru kalau migas akan sunset. Dan kita pun kan juga mendukung transisi energi terbarukan. Kita berada di posisi menjaga energy security. Dan ingat, migas itu bukan hanya untuk energi, tapi untuk banyak kebutuhan lainnya.

Ketahanan energi apa maksudnya? Harga harus terjangkau, akses mudah, tersedia, dan ramah lingkungan. Itu transisi dalam paradigma ketahanan energi. Kita punya UU, PP, yang mengatur ketahanan energi.

Ada Rencana Umum Energi Nasional yang sudah ada road map-nya yang harus kita support. Memang kemarin ada keraguan tentang sunset migas. Setelah kita diskusi, ternyata dalam jangka beberapa waktu ini demand dari minyak masih tinggi. Sementara target satu juta barel belum tercapai sambil jalan untuk memenuhi target 23 persen di 2025 memang dibarengi dengan konsumsi minyak dari sekitar 33 ke 25 persen.

Karena belum terpenuhi maka migas masih tetap diperlukan. Kita juga fokus mendirikan prodi Magister Manajemen Energi untuk menopang secara nasional ketahan energi. Kita juga punya keahlian geotermal, sementara energi terbarukan juga sudah kita kembangkan kerja sama dengan EBTKE (energi baru terbarukan dan konservasi energi). Solar cell, kita punya kelompok studi SRE (sustainable renewable energy). Percobaan di lab di-support SUN energy mengimplementasikan energi surya di pinggiran Kali Gajahwong. Energi biofuel kita punya juga, bekerja sama dengan EBTKE yaitu sorgum.

Bukan untuk energi, tapi untuk apa migas?

Kepala SKK Migas meyakinkan bahwa migas industry is not sunset. Kalaupun transportasi tidak butuh minyak, konsumsi minyak masih diperlukan untuk hal-hal lain seperti tadi untuk plastik, tekstil, pupuk, dan sebagainya.

Kembali ke energi terbarukan, kalau baterai kita punya riset-riset di bidang bauksit, nikel di Polewali Mandar, kerja sama dengan jaringan alumni yang investasi nikel di Morowali. Ada juga anak-anak seminar Mining Camp Competition yang temanya masa depan industri bauksit Indonesia untuk menopang baterai.

Soal UPNVY sebagai kampus migas saya kira sudah cukup, Pak. Sekarang soal UPNVY sebagai kampus bela negara, bisa cerita Pak?

Kampus bela negara ada di dalam Perpres kita yakni perguruan tinggi yang meletakkan bela negara (BN) sebagai pelaksanaan tridharma. Turun ke Permen dalam bentuk statuta. Di statuta, kita ada penjabaran bela negara, bagaimana dilaksanakan dalam pendidikan, penelitian, pengabdian, dan implementasi.

Lalu, turun dalam peraturan rektor yang disitu ada road map bela negara kita. Memang tidak sama persis dengan di Kemhan. Kita punya tahapannya ada penyadaran BN, setiap civitas academica harus sadar bahawa BN ini penting untuk kita tanamkan. Meski kita pindah-pindah kementerian, tapi warisan nilai-nilai perjuangan tetap dipegang dalam bentuk BN.

Di mahasiswa, mereka ketika akan masuk UPN itu kita punya skema penerimaan berbasis bela negara. Di seleksi nasional, prestasi dan salah satunya prestasi BN, misal paskibraka, pramuka yang mencerminkan lima nilai. Ada sertifikat yang menunjukkan ini saat penerimaan maka akan bisa langsung diterima.

Kita memiliki seleksi prestasi dan seleksi mandiri. Berbasis BN ada wawancara, penguasaan BN, dan komitmen terhadap BN seperti apa. Pengenalan kampus berbasis bela negara kerja sama dengan AAU, Kopassus, 403 untuk menggembleng calon mahasiswa BN.

Isu senioritas di UPN yang kabarnya lebih kental ketimbang di kampus lain?

Senioritas kultur di antara kakak tingkat, kita harus pahami juga bahwa transisi ini membawa konsekuensi baik bagi dosen maupun mahasiswa.

Saya didikan UPN lama, didikan kedinasan sangat ketat dan tidak pernah ada resistensi. Kita taat saja ketika ada perubahan. Didikan ini menghasilkan lulusan yang kuat di lapangan.

Memang kemudian kalau mau masuk industri minyak harus kuat mentalnya sehingga yang muda-muda diharapkan punya kapabilitas mental seperti mereka. Tapi, kultur baru juga mesti diadaptasi.

Kita punya tiga kelompok besar yakni PNS mantan Kemhan, PNS Kemhan pegawai tetap yayasan dan PNS baru, yang berbeda semua kulturnya. Ini sedang mencari komposisi tepat peralihan masa lalu ke masa kini. Ada gab generasi ya biasa.

Sebenarnya hanya masalah cara pandang, memang selalu saya sampaikan sebuah organisasi harus punya dua hal yang penting, kuat dalam nilai-nilai yang mampu mempersatukan kita semua. Tapi, kita nggak boleh berlebihan juga menyombongkan diri bahwa kami berhasil dengan kultur tertentu di masa lalu.

Cara saya sukses dulu seperti ini. Tidak bisa kita pakai untuk sukses saat ini. Anak-anak milenial cara suksesnya berbeda dengan cara saya. Bertahan dengan nilai-nilai, tapi responsif terhadap perubahan. Tidak boleh terpaku pada cara-cara lama, tapi nilailah yang harus kita pertahankan.

Cara kita mengimplementasi itu harus relevan dengan tantangan dan peluang yang ada sekarang. Ideologi inti dan mimpi masa depan. Ini yang harus kita selaraskan.

Riwayat Hidup*

Nama : Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si

Tempat, tanggal lahir : Sleman, Yogyakarta, 19 Desember 1962

Pendidikan: