Tolak Revisi UU KPK

Harapan satu-satunya Presiden segera mengeluarkan sikap menolak revisi UU KPK. Bila KPK lumpuh, tidak hanya akan berdampak buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi, namun juga buruk terhadap sektor lain seperti investasi. Ini berhubungan dengan salah satu sektor yang banyak dikorupsi seperti perizinan.

Secara politik, bagi Presiden Jokowi memang tidak lagi diharuskan terlihat berpihak pada pemberantasan korupsi karena telah terpilih untuk periode kepemimpinan kedua. Artinya, pada pemilu berikutnya dia tidak lagi memiliki kesempatan nyapres. Baik buruknya kepemimpinan periode kedua tidak berpengaruh terhadap perjalanan karier politiknya.

Akan tetapi, secara moral seorang Kepala Negara wajib menyelamatkan KPK. Sebab saat ini KPK satu-satunya lembaga yang dapat diharapkan memberantas korupsi. Maka, menyelamatkan KPK merupakan perwujudan seorang Kepala Negara untuk melindungi hak-hak rakyat dari penjarahan oleh koruptor.

Kemudian, bila pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, KPK mundur atau lumpuhnya sistem pemberantasan korupsi, maka rezimnya akan dikenal sepanjang sejarah sebagai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Kemudian patut pula dipahami, membentuk sebuah UU seharusnya didasarkan kebutuhan, bukan kepentingan. Saat ini, merevisi UU KPK hanyalah demi kepentingan semata. Penulis Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia