Tolak Caleg Napi Korupsi

Padahal jika berharap segera berakhirnya transisi demokrasi dan datangnya konsolidasi demokrasi yang kuat, maka Pemilu 2019 adalah kunci menuju pintu gerbangnya. Sebab para teoritisasi demokrasi mengatakan, konsololidasi demokrasi adalah kunci keberhasilan dalam menempatkan demokrasi sebagai the only one game dalam seluruh aktivitas sosial, politik, dan hukum. Tanpa ini, mustahil kesejahteraan akan dapat segera dirasakan rakyat.

Urgen

Jika gagal menempatkan Pemilu 2019 sebagai tahun konsolidasi demokrasi, aka pemilu hanya akan menjadi alat legitimasi perubahan dan sirkulasi kepemimpinan politik. Dia minus tujuan besar bagi kesahteraan dan kemakmuran rakyat karena pemilu hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin politik kerdil terhadap gagasan dan ide perubahan besar. Mustahil jika para koruptor masih terplih kembali dalam Pemilu 2019 akan dapat memiliki ide dan gagasan besar untuk kesejahteraan rakyatnya. Pasti mereka hanya akan disibukkan untuk memikirkan parpol, golongan, dan sanak familinya.

Di sinilah urgensitas pengaturan larangan caleg napi koruptor ini menjadi tak terbantahkan. Hanya, agar pengaturan larangan caleg dapat efektif dan tidak menimbulkan polemik hukum, sebaiknya memperoleh kesepakatan bersama pemangku kepentingan seperti pemerintah, DPR, dan Bawaslu. Sehingga tidak terkesan KPU menjadi institusi yang bekerja sendiri karena sesungguhnya KPU adalah bagian pemangku kepentingan dalam pemilu bersama-sama tiga pihak itu.
Halaman Selanjutnya....