TNI, Polri, dan ASN Harus Netral

Terkait pemilu, masyarakat juga dapat mengadukan pelanggaran pemilu, termasuk jika ada aparat yang tidak netral dengan melaporkan ke Bawaslu. Namun, untuk aduan terkait pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, masyarakat dapat melaporkan itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kuasa Penuh

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD meminta apabila ada warga yang menerima intimidasi terkait pemilu sebaiknya tidak dilawan berlebihan, karena mereka tetap punya kuasa penuh atas pilihannya saat pemungutan suara.

Dia menegaskan konstitusi dan pemerintah menjamin setiap warga negara Indonesia yang punya hak memilih bebas menentukan pilihannya saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang (secara) psikologis tidak enak, karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut saya, tidak apa-apa. Itu ngak usah dilawan terlalu berlebihan, diiyakan saja," kata Mahfud MD.
Halaman Selanjutnya....