Tiongkok Singkirkan Pelampung Dekat Kepulauan Senkaku

BEIJING - Tiongkok menyatakan bahwa mereka telah menyingkirkan pelampung yang dipasangnya di dekat kepulauan yang disengketakan di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang, yang meningkatkan kemungkinan adanya perubahan sikap Tiongkok ke arah perbaikan hubungan dengan Jepang.

Kepulauan sengketa ini yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Kepulauan Diaoyu di Tiongkok, adalah sekelompok pulau tak berpenghuni di Laut Tiongkok Timur (LTT). Pulau-pulau ini terletak sekitar 170 kilometer di timur laut Taiwan dan sekitar 410 kilometer di barat Okinawa, Jepang.

Kepulauan ini dikuasai oleh Jepang tetapi juga diklaim oleh Tiongkok dan Taiwan.

Tiongkok memasang pelampung tersebut pada Juli 2023 lalu, yang memicu protes keras dari Jepang, yang mengecamnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan menuntut pencabutannya.

Tiongkok mengatakan pelampung itu dimaksudkan untuk penelitian ilmiah (hidrometeorologi) dan kini telah rampung. "Pelampung hidrometeorologi yang dimaksud telah menyelesaikan tugasnya di lokasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam sebuah konferensi pers, seraya menegaskan bahwa pemasangan penanda mengambang tersebut telah konsisten dengan hukum domestik dan internasional.

Penjaga Pantai Jepang juga mengkonfirmasi di situs webnya bahwa pelampung Tiongkok di timur laut Taiwan telah tidak ada lagi. Akan tetapi, pejabat Jepang menanggapi keputusan Tiongkok dengan hati-hati, dengan tidak menyatakan kelegaan maupun penghargaan.

"Kami tidak akan membuat asumsi apa pun tentang latar belakang atau keadaan tindakan tersebut," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi pada  Rabu (12/2), sambil meminta agar Beijing pun menyingkirkan pelampung lain yang ditemukan pada Desember lalu di selatan Pulau Yonaguni yang berdekatan dalam ZEE Jepang.

Upaya Normalisasi

Meskipun belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan pemindahan pelampung tersebut dengan perubahan diplomatik, namun hal ini tentu saja menimbulkan spekulasi bahwa hal ini merupakan bagian dari upaya terencana Beijing untuk menstabilkan hubungan dengan Tokyo, terutama mengingat adanya perubahan kepemimpinan AS baru-baru ini.

Hubungan Tiongkok-Jepang telah lama menjadi rumit karena pertikaian wilayah, sengketa sejarah, dan persaingan ekonomi.

Kepulauan tersebut tetap menjadi salah satu sumber ketegangan yang paling terus-menerus, dengan Beijing sering mengirim kapal penjaga pantai ke perairan sekitarnya, sementara Tokyo bersikeras atas kedaulatannya atas fitur-fitur tersebut.

Persoalan lain yang memanas termasuk sengketa dagang, larangan Tiongkok atas impor makanan laut Jepang menyusul pembuangan limbah air pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, dan kekhawatiran atas aktivitas militer di LTT.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa tanda menunjukkan bahwa kedua negara tengah berupaya menormalisasi hubungan.

Pada Desember lalu, Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, mengunjungi Beijing, menandai langkah penting dalam hubungan diplomatik. Pembahasannya meliputi isu keamanan, kerja sama ekonomi, dan potensi pelonggaran pembatasan Tiongkok terhadap impor makanan laut Jepang. Selain itu, Tiongkok memperluas program bebas visa untuk mencakup Jepang, dengan tujuan untuk mendongkrak pariwisata dan pertukaran ekonomi.

Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bersikap keras terhadap Tiongkok, menekankan pemisahan ekonomi dan meningkatkan kerja sama militer dengan Jepang. Pengangkatan beberapa pejabat tinggi yang anti-Tiongkok ke posisi-posisi penting dalam pemerintahannya telah menimbulkan dugaan akan terulangnya sikap keras tersebut.

Trump juga menekankan pentingnya aliansi AS-Jepang, khususnya dalam menghadapi tantangan regional seperti ketegasan Tiongkok dan ambisi nuklir Korea Utara.

Keselarasan ini terlihat jelas selama pertemuan Trump baru-baru ini dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, ketika kedua pemimpin menyatakan komitmen bersama untuk perdamaian melalui kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. RFA/AsahiShimbun/I-1