Wapres Amerika Serikat Menilai Regulasi AI di Uni Eropa Terlalu Ketat

Ankara - Wakil Presiden (Wapres) AS JD Vance, mengkritik kebijakan Uni Eropa (EU) yang dinilai terlalu ketat dalam mengatur kecerdasan buatan (AI). Menurut Vance, regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan merugikan industri teknologi global, terutama bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Eropa. 

"Kami percaya bahwa regulasi berlebihan terhadap sektor AI dapat membunuh industri transformatif, tepat saat industri tersebut mulai berkembang, dan kami akan melakukan segala upaya untuk mendorong kebijakan AI yang pro-pertumbuhan," kata Vance pada pertemuan puncak AI yang diadakan di Paris pada Selasa (11/2).

Dalam pernyataannya, Vance menekankan bahwa perkembangan AI seharusnya didorong dengan kebijakan yang fleksibel dan pro-inovasi, bukan dengan aturan yang justru membatasi pertumbuhan industri. Ia memperingatkan bahwa pendekatan regulasi EU, seperti AI Act yang baru disahkan, berpotensi menciptakan hambatan birokrasi yang mengurangi daya saing teknologi di pasar global.

Industri transformatif yang disebut Vanve merujuk pada sektor atau bidang usaha yang membawa perubahan besar dalam cara kerja, produksi, atau layanan di masyarakat.

AI dianggap sebagai industri transformatif karena memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor, seperti manufaktur, kesehatan, keuangan, dan komunikasi, dengan meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi.

Wapres Vance menekankan bahwa AS ingin bekerja sama dengan EU, dan menambahkan: "Namun untuk menciptakan kepercayaan semacam itu, kita memerlukan rezim regulasi internasional yang mendorong terciptanya teknologi AI daripada mencekiknya."

Dia meminta negara-negara Eropa untuk "memandang batas baru ini dengan optimisme daripada gentar," dan mencatat bahwa AS mengembangkan rencana aksi "yang menghindari rezim regulasi yang terlalu berhati-hati."

Vance mengatakan AS "tidak dapat dan tidak akan menerima" bahwa beberapa negara "sedang mempertimbangkan untuk memperketat pengaturan pada perusahaan teknologi AS dengan jejak internasional."

Wapres Vance mengancam "peraturan internasional yang memberatkan" dan fakta bahwa banyak perusahaan AS "dipaksa untuk berurusan dengan Undang-Undang Layanan Digital EU dan peraturan besar yang dibuatnya tentang penghapusan konten dan pengawasan terhadap apa yang disebut misinformasi."

Risiko Denda

JD Vance juga menyoroti kesulitan bagi perusahaan yang lebih kecil untuk mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) EU yang "berarti membayar biaya kepatuhan hukum yang tak ada habisnya atau berisiko terkena denda besar."

"Sekarang, bagi sebagian orang, cara termudah untuk menghindari dilema adalah dengan memblokir pengguna Uni Eropa sejak awal, apakah ini benar-benar masa depan yang kita inginkan?" tanyanya.

Dia mengatakan menciptakan tempat internet yang aman untuk anak-anak berbeda dengan mencegah "pria atau perempuan dewasa mengakses opini yang dianggap misinformasi oleh pemerintah."

Vance berjanji bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump "akan memastikan bahwa sistem AI yang dikembangkan di Amerika bebas dari bias ideologis dan tidak akan pernah membatasi hak warga negara kami untuk berbicara bebas."

Wakil presiden, dalam konteks tersebut, juga mengecam "musuh asing yang bermusuhan" yang "mempersenjatai perangkat lunak AI untuk menulis ulang sejarah, mengawasi pengguna, dan menyensor ucapan."

Vance mengatakan bahwa beberapa rezim otoriter telah mencuri dan memanfaatkan AI untuk memperkuat kemampuan intelijen militer dan pengawasan, mencuri data asing, serta menyebarkan propaganda guna melemahkan keamanan nasional negara lain

"Saya ingin menegaskan, pemerintahan ini akan memblokir upaya tersebut, titik. Kami akan melindungi teknologi AS dan chip Amerika dari pencurian dan penyalahgunaan," janji Vance lebih lanjut.