Tiongkok Ingin PBB Objektif dan Adil Tangani Masalah Myanmar

BEIJING - Tiongkok berharap PBB dapat menangani konflik di Myanmar dengan objektif dan adil sehingga membantu untuk mewujudkan perdamaian di negara tersebut.

"Kami berharap Utusan Khusus PBB untuk Myanmar akan menegakkan posisi yang objektif dan adil, menangani hubungan antara semua pihak secara berimbang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Tiongkok pada Kamis (22/8).

Mao Ningmengemukakan bahwa hal itu penting mengingat kepentingan jangka panjang rakyat Myanmar, dan akan membantu Myanmar dalam menemukan cara yang efektif untuk menjembatani perbedaan,

Hal itu disampaikan Mao Ning setelah Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Julie Bishop mengunjungi Tiongkok pada 20-21 Agustus 2024 untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi dan Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Asia Deng Xijun.

Pertemuan itu dilangsungkan atas undangan pemerintah Tiongkok.

Myanmar jatuh ke dalam kekacauan sosial, politik, dan ekonomi setelah pada Februari 2021, tentara Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, tentara junta melancarkan kekerasan terhadap rakyat yang menentang dan memumculkan kelompok oposisi bersenjata di berbagai wilayah.

"Tiongkok menghormati kedaulatan, kemerdekaan, persatuan nasional, dan integritas teritorial Myanmar serta tetap berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar maupun proses perdamaian yang dijalani dan dipimpin Myanmar sendiri," ujar Mao Ning.

Tiongkok juga disebut mendukung peran ASEAN sebagai mekanisme utama perdamaian dan berharap agar konsensus lima poin ASEAN tentang Myanmar dan peta jalan lima poin baru Myanmar dapat diperkuat dan dilaksanakan secara efektif.

"Tiongkok mendukung PBB dalam memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian politik masalah Myanmar, dan siap memberikan dukungan dan bantuan kepada Utusan Khusus PBB untuk Myanmar dalam melaksanakan tugasnya," ucap Mao Ning.

Dalam pertemuan dengan Julie Bishop, Menlu Wang Yi juga mengatakan tidak ada negara lain yang menginginkan Myanmar dapat memulihkan stabilitas dan mewujudkan pembangunan, selain dari Tiongkok mengingat Tiongkok adalah tetangga terbesar Myanmar.

Namun Wang Yi juga menilai masalah Myanmar itu rumit, dan berharap Julie Bishop punya pemahaman tentang kondisi nasional khusus Myanmar dan perkembangan historis masalah Myanmar.

Sedangkan Julie Bishop menilai Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki pengaruh yang unik. Ia juga ingin dapat menjaga komunikasi yang erat dan memperkuat kerja sama dengan Tiongkok dan ASEAN guna mencapai konsensus penanganan masalah Myanmar.

Sejak Oktober 2023 telah terjadi pertempuran antara militer dan kelompok oposisi bersenjata meningkat dan menyebar ke sebagian besar Myanmar.

Tiongkok pada Desember 2023 dan 10-11 Januari 2024 telah berupaya untuk menjadi mediator dan mempertemukan junta militer dan tiga kelompok etnis bersenjata yaitu Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA).

Namun pasca pertemuan damai kondisi keamanan di Myanmar bagian utara tetap buruk yang bahkan membuat Tiongkok mengeluarkan peringatan agar warganya tidak mendatangi Myanmar utara.

Sejak kudeta Februari 2021, lebih dari 2.470 serangan udara telah dilancarkan dan mengakibatkan lebih dari 1.300 kematian. Lebih dari 2,8 juta orang pun mengungsi, dan sedikitnya 18 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut badan-badan PBB.