Terlambat Kembangkan EBT Akan Bebani Keuangan Negara

Pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas, menilai arah kebijakan energi Indonesia yang dinilai melawan tren dunia bukan karena ketidaktahuan atau tidak kemampuan, namun lebih disebabkan keengganan pemerintah.

"Kita termasuk negara yang sangat aktif berperan dalam komunitas global, termasuk dukungan dalam KTT Iklim di Polandia dan Kesepakatan Paris. Tetapi sampai di dalam negeri, kebijakannya tidak pernah jelas," tukas dia. Menurut Gitadi, lambannya implementasi EBT karena pemerintah belum punya road map yang jelas, sehingga turunan implementasinya juga tidak jelas.

"Selain itu, karena alasan kepentingan. Pemerintah tidak berani melawan kekuatan investor-investor besar yang punya kepentingan dengan energi fosil, demi keuntungan jangka pendek," ungkap dia. Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai untuk menarik minat investasi, pemerintah harus meningkatkan kualitas kebijakan dan kerangka regulasi yang mendukung bisnis di sektor EBT.

Paling tidak ada tiga hal penting yang mesti segera dilakukan pemerintah, yakni memperbaiki tarif pembelian listrik dari EBT hingga di atas biaya produksi, tidak membatasi persentase pengembangan EBT agar bisa mengejar ketertinggalan, serta tidak membatasi pengembangan energi bersih. Apabila hal tersebut dilakukan maka diperlukan masa transisi 2-3 tahun ke depan, sehingga pada 2021 pengembangan sektor EBT di Tanah Air menjadi masif.

Halaman Selanjutnya....