Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Kurang Realistis

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023 menyepakati postur indikator pembangunan tahun depan dengan beberapa indikator yang berbeda dari usulan pemerintah.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dalam raker bersama pemerintah dan Bank Indonesia, di Jakarta, Senin (27/6), mengatakan tantangan yang dihadapi tidak mudah sehingga asumsi makro yang sudah diputuskan saat ini, belum tentu sama, nanti di nota keuangan bisa saja berubah.

Indikator pembangunan itu meliputi pertumbuhan ekonomi yang disetujui sebesar 5,3-5,9 persen atau sama dengan usulan pemerintah. Aspek percepatan pemulihan ekonomi pun termasuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disetujui sebesar 5,3-6 persen dan untuk rasio gini disetujui 0,375-0,378. Sedangkan penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif sebesar 27,02 persen yang juga sama seperti dalam dokumen usulan pemerintah.

Indikator pembangunan tahun depan juga termasuk mengenai peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), meliputi indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.

Panja DPR, pemerintah, serta Bank Indonesia menyepakati untuk IPM sebesar 73,31-73,49, sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen yang keduanya sama dalam usulan pemerintah.
Halaman Selanjutnya....