Target Dividen BUMN 2022 Rp40 T

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan dividen BUMN pada tahun depan sebesar Rp40 triliun.

Erick Thohir menyampaikan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp43 triliun. Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp30 triliun atau Rp35 triliun dari target semula yang Rp40 triliun.

"Tahun ini Insya Allah peningkatan Rp30-35 triliun. Ini belum fix tapi kita upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp40 triliun," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menteri BUMN menyebut peran penting BUMN dalam kontribusi kepada negara melalui dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Erick menyampaikan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

"Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp1.872 triliun, PNBP sebesar Rp1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun. Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp147 triliun dari 2011- 2020," kata Erick.

Menurut Erick, suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.

"Yang terpenting pada 2017- 2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," kata Erick.

Usulan PMN

Lebih Lanjut Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.

"Saya coba memaparkan PMN tahun 2022, seperti yang tadi disampaikan untuk penugasan 80 persen dan restrukturisasi 6,9 persen, jadi kalau kita kumulatifkan ini 87 persen adalah hal-hal yang sudah tidak bisa terelakkan," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis.

Rincian usulan PMN sebesar Rp72,44 triliun pada 2022 tersebut adalah untuk Perumnas sebesar Rp2 triliun.

Kemudian, untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebesar Rp1,2 triliun. "RNI, ini penugasan pangan dan sekalian kita juga ingin memastikan R&D tersebut terkonsolidasi dengan baik sehingga diharapkan dapat mendukung UMKM serta memastikan kestabilan di petani dan peternak," ujar Erick.

Usulan PMN BUMN lainnya yakni PT Hutama Karya sebesar Rp31,35 triliun. Lalu, holding BUMN pariwisata in journey atau Aviata/PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp9,31 triliun.

Sedangkan, PT PLN diusulkan mendapatkan PMN pada 2022 sebesar Rp8,23 triliun. BNI juga diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp7 triliun untuk pengembangan bisnis.

Kemudian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini KAI-KCJB sebesar Rp4,1 triliun. PT Waskita Karya juga diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp3 triliun. Erick juga mengusulkan PMN 2022 sebesar Rp2 triliun bagi Indonesia Financial Group (IFG) .

PT Adhi Karya juga diusulkan sebesar Rp2 triliun terkait penugasan untuk penyelesaian Jalan Tol Yogyakarta-Solo, Tol Yogyakarta-Bawen dan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Karian-Serpong.

Lalu, BTN juga diusulkan sebesar Rp2 triliun. Terakhir, Damri Rp250 miliar.