Tanggung Jawab Membentuk UU

Di luar jalan yang dapat ditempuh tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pembentukan UU, Presiden Jokowi juga harus melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan proses komunikasi dengan para pembantunya. Para menteri selama ini mewakili presiden dalam pembahasan rancangan UU di DPR. Seyogianya, presiden menegur para menteri. Bahkan bila perlu pemecatan terhadap pembantunya yang tidak memberi informasi pembahasan sebuah UU yang sangat krusial. Apalagi kemudian menjadi senjata memperlemah presiden.

Kita tentu berharap, tragedi pembahasan rancangan UU yang menjadi tanggung jawab presiden dan DPR sebagai pembahas, namun tidak diketahui oleh pemegang tanggung jawab tersebut, tidak terulang.

Penulis Dosen FH Unpad