Tak Diduga, Pembatasan Covid-19 Mengurangi Kekerasan yang Dilakukan ISIS

Jóhanna Kristín Birnir, University of Maryland dan Dawn Brancati, Yale University

Pada awal pandemi COVID-19, para pemimpin dunia dan pakar kebijakan sempat khawatir jika krisis kesehatan akan membuat dunia semakin berbahaya. Mereka secara khusus khawatir organisasi teroris seperti kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) akan memanfaatkan situasi pandemi untuk meningkatkan serangan terhadap warga sipil dan merekrut simpatisan baru.

Dalam beberapa hal, pandemi global memberikan peluang bagi kelompok ISIS, karena peningkatan pengeluaran kesehatan yang tiba-tiba telah membebani anggaran banyak negara dan membuat dunia mengalihkan perhatian dari isu ekstremisme. Banyak pemerintah yang merespons penyebaran COVID-19 ini dengan meminta polisi dan militernya untuk fokus membantu memberikan layanan perawatan kesehatan.

Namun, kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan ISIS sebagian besar tidak terbukti.

Kami merupakan cendekiawan yang mempelajari penyebab kekerasan yang terjadi di dalam negeri di banyak negara, biasanya antara kelompok bersenjata dengan pemerintah, dan apa yang dapat mencegahnya. Bersama Qutaiba Idlbi, rekan senior kami di lembaga riset Atlantic Council, kami ingin mengetahui bagaimana pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 memengaruhi kemampuan beroperasi kelompok kriminal seperti ISIS.

Penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa penerapan lockdown selama pandemi, termasuk pembatasan jam malam dan larangan bepergian - yang sekarang sudah dicabut oleh sebagian besar negara - telah mempersulit ISIS untuk beroperasi dan, sebagai akibat tidak langsung, membantu mengurangi jumlah kekerasan di Mesir, Irak dan Suriah.

Memahami Kelompok ISIS

Kelompok Negara Islam - selain disebut ISIS, juga dikenal sebagai IS dan ISIL - muncul di Irak sekitar tahun 2004 sebagai cabang dari organisasi teroris militan Islam, Al-Qaeda.

Dalam kebangkitannya, ISIS menggunakan taktik brutal dan sadis yang tidak biasa terhadap pejabat pemerintah serta warga sipil, termasuk penyiksaan yang intens dan pemenggalan kepala.

Tetapi ISIS masih bisa mendapat dukungan tulus dari beberapa penduduk setempat di Irak dan Suriah dengan memanfaatkan keluhan mereka atas pemerintahan yang lemah dan korup. Di wilayah yang dikuasainya, ISIS juga kerap memberikan layanan publik yang lebih baik, seperti pembersihan jalan rutin dan perbaikan saluran listrik, daripada yang dilakukan pemerintah.

Omar, seorang jurnalis lokal dan aktivis masyarakat sipil asal Kota Deir Ezzor, Suriah, mengungkapkan kepada Qutaiba pada 2022 tentang betapa banyak orang di provinsinya yang "ketika ISIS mengambil alih provinsi Deir Ezzor, orang miskin dan mereka yang tidak dapat melarikan diri justru merasa senang karena provinsi tersebut tidak jatuh kembali ke tangan rezim Bashar al-Assad (Presiden Suriah). Bagi mereka, ISIS adalah setan yang lebih baik (dari Assad)."

Sepanjang tahun 2013-2014, ISIS mulai mengambil alih wilayah di Suriah dan Irak. Pada saat itu, Presiden Assad terlibat dalam perang saudara, yang sudah dimulai sejak tahun 2011 ketika beliau berusaha membatalkan pemberontakan melawan rezim pemerintahan keluarganya yang telah berkuasa selama 40 tahun.

Rezim Assad menembak demonstran yang tengah melakukan aksi protes damai, menahan dan menyiksa aktivis, serta menyerang balik masyarakat yang menantang otoritasnya. Pada 2013, pemerintah di bawah kepemimpinan Assad menyerang warganya sendiri dengan gas sarin (gas kimia beracun), yang membunuh lebih dari 1.400 orang - kebanyakan anak-anak - di Ghouta Timur.

Pada saat itu, ketidakstabilan politik tidak hanya terjadi di Suriah.