Suharso Jelaskan Anggaran IKN Rp143,1 Triliun untuk Penyelesaian Proyek Kementerian/Lembaga

"Kan sudah ada dalam Undang-Undang. Dia (OIKN) diperlakukan seperti pemerintah daerah khusus (Pemdasus). Dia (OIKN) bisa mengajukan (anggaran), danpartner-nya adalah komisi pemerintahan yang menurut UU yaitu Komisi II. Jadi (OIKN) seperti K/L," kata dia.

Suharso menambahkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas juga ingin mendorong awalan yang baik bagi pemerintahan baru mendatang. Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mendiskusikan program-program yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, terutama terkait dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau disebutquick win.

"Tahun 2025 bagi kami di Bappenas itu adalahwindow opportunityuntuk masuk ke Indonesia Emas 2045.Window-nya kalau dibuka lagi sedikit adalah RPJMN 2025-2029. Nah, kami ingin mendorong dengan awalan yang baik," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut alokasi RAPBN 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp143,1 miliar merupakan anggaran dasar (baseline).

"(Anggaran) semuanyabaseline, karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas kabinetnya," kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.
Halaman Selanjutnya....