Pengentasan Kemiskinan I Banyak MBR Masih Menggunakan Kayu Bakar untuk Memasak
Subsidi Energi Harus Berpihak ke Masyarakat Miskin
Foto : ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
BERHAK PEROLEH SUBSIDI DAN BANTUAN I Warga berjualan di depan rumahnya yang semi permanen di pinggir rel Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/2). Laporan Badan Pusat Statistik pada awal pandemi Covid- 19, Maret 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia 9,78 persen atau 26,42 juta jiwa. Mereka inilah yang seharusnya berhak menikmati subsidi dan bantuan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.
» Disparitas harga cukup tinggi menyebabkan konsumen memburu elpiji dan solar subsidi.
» RI dan Jerman sepakat mendukung transisi energi bersih melalui program "Clean, Affordable, Secure Energy" di Asia Tenggara.
Baca Juga :
Untidar Berangkatkan 1.593 Mahasiswa KKN
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Kementerian terkait untuk mengkaji kebijakan subsidi energi agar lebih memihak pada masyarakat rentan dan miskin. Kebijakan subsidi energi seharusnya dapat diakses seluruh lapisan masyarakat serta mampu mendorong penghematan anggaran dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional.
Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional," kata Wapres.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Selocahyo Basoeki Utomo S, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Komentar
()Muat lainnya