Pengentasan Kemiskinan I Banyak MBR Masih Menggunakan Kayu Bakar untuk Memasak
Subsidi Energi Harus Berpihak ke Masyarakat Miskin
Foto : ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
BERHAK PEROLEH SUBSIDI DAN BANTUAN I Warga berjualan di depan rumahnya yang semi permanen di pinggir rel Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/2). Laporan Badan Pusat Statistik pada awal pandemi Covid- 19, Maret 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia 9,78 persen atau 26,42 juta jiwa. Mereka inilah yang seharusnya berhak menikmati subsidi dan bantuan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Di sisi lain, disparitas harga cukup tinggi, sehingga konsumen cenderung memburu elpiji dan solar subsidi. Bahkan untuk elpiji, banyak terjadi di pengecer, mereka menggunakan tabung subsidi dan disuntik ke tabung elpiji nonsubsidi dan dijual dengan harga komersial untuk mencari keuntungan. "Sinkronisasi data antara Kemensos, Badan Pusat Statistik dan TNP2K harus segera dilakukan agar datanya benar-benar valid," kata Mamit.
Mekanisme tersebut bisa dengan menggunakan kartu yang sudah ada seperti kartu Indonesia Sejahtera. Sedangkan untuk solar semestinya hanya untuk anggkutan umum saja, termasuk angkutan sembako.
Baca Juga :
Transportasi Rendah Emisi Prioritas di IKN
Pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Gitadi Tegas, mengatakan, imbauan Wapres agar tabung gas bersubsidi lebih banyak diprioritaskan untuk kelompok masyarakat rentan perlu didukung. Supaya dalam penerapannya sesuai harapan, perlu pengawasan ketat dalam distribusi dan penjualan supaya tidak sampai bocor ke masyarakat menengah ke atas.
"Imbauan yang berbasis data ini perlu didukung, tetapi yang jadi persoalan nanti adalah implementasinya, karena banyak kejadian meskipun dibeli oleh masyarakat menengah ke atas, tetapi didiamkan saja," kata Gitadi.
Baca Juga :
Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi PT Taspen
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Selocahyo Basoeki Utomo S, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Komentar
()Muat lainnya