“Stunting" Akibatkan Kemiskinan Berkelanjutan dan Keterbelakangan Masif

Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas SDM harus mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membiayai berbagai program untuk memberi nilai tambah pada setiap warga negara.

Ketersediaan anggaran sangat urgen karena dunia saat ini tengah dihadapkan pada ancaman kelaparan dan krisis pangan karena lonjakan harga berbagai komoditas pangan yang cukup signifikan.

Oleh sebab itu, pemerintah dituntut menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan mengurangi jumlah anak yang mengalami masalah stunting.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sebelumnya menargetkan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun tiga persen per tahun agar pada 2024 mendatang tinggal 14 persen.

"Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021, prevalensi stunting 24,4 persen atau 5,33 juta balita, sementara Presiden menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Untuk mengejar target tersebut maka prevalensi stunting harus turun tiga persen per tahun," kata Muhadjir.