Standardisasi "E-budgeting" Urgen

Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya sudah mewajibkan seluruh lembaga pemerintah tidak lagi melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara manual. Tetapi harus memakai e-budgeting sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan secara elektronik. Sebab, selama ini sistem manual kurang transparan, proses penyusunan RKA menjadi lambat, serta rekapitulasi data mengenai realisasi penggunaan anggaran tidak bisa dilihat secara realtime.

Perlu audit dan standardisasi e-budgeting yang bisa mengotomatisasi proses penyusunan dan pelaksanaan RKA dan terintegrasi dengan penerapan sistem e-Procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Juga dilengkapi dengan e-sourcing yang merupakan katalog elektronik sebagai acuan standar teknis barang dan jasa.

Standardisasi e-budgeting, e-procurement dan e-sourcing sangat ampuh untuk mengatasi anggaran siluman dan mencegah korupsi lainnya seperti mark-up, manipulasi spesifikasi barang dan penyelewengan realisasi penggunaan anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lama mendesak setiap lembaga pemerintah agar memakai fasilitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau lazim disebut e-procurement.

Namun, desakan KPK tersebut harus disertai dengan proses transformasi progresif yang menyangkut konsep dan realisasi sistem elektronik procurement dengan landasan hukum yang kokoh sesuai dengan konvergensi teknologi informasi. Sudah banyak hasil karya anak bangsa berupa sistem aplikasi e-budgeting dan e-procurement yang mampu mendukung penuh program transformasi sistem anggaran serta pengadaan barang jasa. Berbagai karya bangsa terbukti memiliki berbagai keunggulan dan murah. Sehingga pemerintah cukup memakai produk tersebut sekaligus bisa menumbuhkan industri TIK nasional.

Integrasi
Halaman Selanjutnya....