Standardisasi "E-budgeting" Urgen

oleh Hemat Dwi Nuryanto

Sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah jadi sorotan karena mencuat anggaran yang janggal alias tidak lazim dari pengadaan ATK seperti lem aibon hingga bolpoin. Tak kurang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti kejanggalan anggaran lem aibon tersebut. Menkeu akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai masalah penganggaran tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan pangkalnya adalah sistem. Dia merasa mendapat warisan masalah. Anies menyebut, saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital, tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.

Setiap tahun penyusunan anggaran muncul angka-angka aneh yang bisa menstimulir munculnya anggaran siluman yang selama ini di pemerintah daerah seperti puncak gunung es. Masyarakat berharap agar modus anggaran siluman diungkap secara tuntas, tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi juga daerah lain, termasuk kementerian dan lembaga negara.

Penerapan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran sebenarnya cukup efektif untuk mengelola dan memonitor masalah. Sayang, masih ada sistem yang belum terstandardisasi. Anggaran merupakan rencana seluruh kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
Halaman Selanjutnya....