Situasi di Myanmar Masih Katastropik

JENEWA - Kepala hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat (27/1) menyatakan bahwa setelah hampir dua tahun terjadinya kudeta militer di Myanmar, situasi di negara itu masih dirundung malapetaka (katastropik), seraya menyerukan agar militer ditempatkan di bawah pengawasan sipil.

"Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, Myanmar melalui hampir semua pengukuran yang layak dan di setiap aspek hak asasi manusia mengalami kemunduran yang mendalam," kata Kepala HAM PBB, Volker Turk, dalam sebuah pernyataan.

"Meskipun ada kewajiban hukum yang jelas bagi militer untuk melindungi warga sipil dalam melakukan permusuhan, telah terjadi pengabaian yang konsisten terhadap aturan terkait hukum internasional," imbuh dia.

Turk menambahkan bahwa walau ada kewajiban itu, warga sipil justrutelah menjadi sasaran serangan yang sebenarnya mulai jadi korban serangan artileri dan serangan udara yang ditargetkan dan sembarangan, eksekusi di luar hukum, penggunaan penyiksaan, dan pembakaran seluruh desa.

Kantor Hak Asasi PBB mengatakan sedikitnya 2.890 orang telah tewas di tangan militer dan sekutunya sejak kudeta, merujuk pada sumber yang dapat dipercaya.
Halaman Selanjutnya....