Sistem Kelistrikan Rentan

JAKARTA - Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari masalah kurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit-pembangkit milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, dampak dari lamanya kebergantungan pada energi kotor membuat sistem kelistrikan rentan. Aliran listrik ke 10 juta pelanggan PLN terancam padam.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cory menegaskan Presiden Joko Widodo harus mampu memainkan peranan pentingnya sebagai pemegang amanah Presidensi G20. Hal itu juga sebagai wujud dari komitmen COP26 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021) yang mengharuskan untuk mengurangi kebergantungan terhadap energi tak ramah lingkungan.

Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakarnya batu bara. "Di sisi yang lain, pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) yang harus ditindaklanjuti terkait COP26 masih belum dapat diandalkan untuk menghasilkan listrik," ucapnya di Jakarta, Senin (3/1).

Berdasarkan data PLN, pada 2019, kapasitas terpasang PLTU masih mendominasi sekitar hampir 44 persen dari total produksi listrik nasional. Sayangnya, di segmen EBT, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kontribusinya hanya sekitar 8 persen, kemudian diikuti oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kontribusi hanya sekitar 3 persen.

Adapun dari sisi produksi listrik, PLTU justru menyumbang lebih besar lagi, yaitu sekitar 61 persen dan segmen EBT, PLTA hanya menyumbang 5 persen, serta PLTP hanya sekitar 2 persen dari produksi listrik dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....