Sikap Pemerintah Harus Tegas

Menurut Fahmi, selama ini pemerintah memang selalu mengatakan akan memberi sanksi tegas, tetapi hingga kini instrumennya masih lemah. Karena itu, pemberian sanksi itu hanya sebatas gertak sambal dan tidak berpengaruh ke Freeport.

Dengan tidak adanya sanksi tegas, Fahmi meyakini Freeport tak akan membangun smelter hingga pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak terhadap perusahaan itu. "Saya yakin Freeport tak akan membangun smelter. Mestinya ada sanksi, tanpa ada sanksi maka posisi pemerintah tetap akan lemah di hadapan Freeport," tegasnya.

Namun, Kementerian ESDM menjelaskan pemerintah akan mengevaluasi perkembangan pembangunan smelter setiap enam bulan. Wacana itu telah disampaikan Kementerian Hukum dan HAM. Apabila pembangunannya tidak sesuai target, pemerintah berhak memberi sanksi, yakni bisa berupa pembekuan atau pencabutan izin rekomendasi ekspor. ers/E-10