Setiap Sidang Sengketa Pilkada di MK, KPU Akan Selalu Hadir

Umumnya alasan menyangkut terjadi kecurangan dan berbagai pelanggaran pemilu di daerah masing-masing.

Juga salah satu syaratnya hasil rekapitulasi suara adalah memenuhi ambang batas hak gugat mengajukan permohonan sengketa hasil perolehan suara Pilkada 2018 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Memang diatur ? Di mana sih konkretnya?

Aturan selisih suara tersebut berlaku mengikat dan telah diberlakukan MK sejak aturan ambang batas hak gugat itu ditetapkan dalam pasal 158 ayat 1 dan ayat 2 UUUU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Adapun besaran ambang batas tersebut berkisar 0,5 persen sampai 2 persen dari total suara sah. Jadi hanya yang selisihnya tipis saja antara kisaran sebagaimana yang dimaksud saja yang bisa mengajukan sengketa ke MK. rama agusta/AR-3