Setiap Hari 1.500 STNK Baru Keluar

Pembatasan kendaraan bermotor ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota mau beralih ke angkutan umum.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengakui tidak mampu menangani bertambahnya kendaraan baru di Ibu Kota. Saat ini, tercatat 1.500 kendaraan baru yang setiap hari beroperasi di Jakarta atau 45 ribu per bulan kendaraan baru.

"Kami tidak bisa mengontrol produksi motor yang mana setiap hari keluar STNK baru Jakarta dan sekitarnya bisa 1.500. Anda bisa bayangkan satu bulan bisa ada 45.000 kendaraan baru. Makanya ini kita perlu atur," ujar Djarot, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya bisa mengendalikan penggunaan kendaraan itu di jalanan. Untuk itu, pihaknya mewacanakan akan memperluas pelarangan sepeda motor di jalur Jend. Sudirman- Jalan MH Thamrin, mulai Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Senayan. Juga dilakukan perluasan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda empat.

Dia mengatakan, keputusan perluasan pembatasan kendaraan bermotor merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Namun, pihaknya tetap mempertimbangkan masukan dari Badan Pernah Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Saya yang mengusulkan. Saya minta Dinas Perhubungan dikaji lagi banyak opsi, saya tanya apakah tanggal 12? "Belum pak', supaya masuk dulu kajiannya," ungkap Djarot.

Pembatasan kendaraan bermotor ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota mau beralih ke angkutan umum. Diakuinya, sarana angkutan umum di Jakarta masih belum memadai sehingga banyak warga yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitasnya.

"Ketika transportasi publik sudah bagus, aturan itu otomatis berjalan dengan sendirinya, dan orang nggak mau pakai kendaraan pribadi. Otomatis dia akan lepas kendaraannya, dia naik transportasi umum, sudah males itu. Sama seperti sekarang di jalan-jalan itu sudah mulai banyak berkurang Kopaja Metromini," imbuh dia.

Pembatasan Kendaraan

Anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Moh. Arif meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda rencana perluasan pembatasan kendaraan bermotor tersebut. Diakuinya, masih banyak infrastruktur yang perlu disiapkan Pemerintah Provinsi DKI sebelum memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor itu.

"Saya minta ini ditunda dulu, kalau semua sudah siap, baru bisa dilaksanakan. Bagaimana penyiapan lokasi parkirnya, tarifnya berapa. Karena kalau parkirnya dibuat per jam, sama saja memberatkan rakyat. Evaluasi pelarangan sepeda motor dari Jalan Medan Merdeka hingga Bundaran Hotel Indonesia pun seperti apa sampai sekarang, tidak jelas," katanya.

Senada dengannya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzinnun mengatakan masih banyak masyarakat yang keberatan atas kebijakan perluasan pelarangan sepeda motor. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak ada sosialisasi untuk pembatasan kendaraan bermotor tahap kedua ini. Sehingga, begitu diberlakukan jadi gonjang-ganjing di masyarakat. Akan ada demo besar dari pengendara motor dan lainnya, itu perlu disikapi," katanya.

Menurutnya, kemacetan di Jakarta sudah tidak terkendali. Pihaknya akan mendukung pengendalian kendaraan bermotor itu untuk mengurangi kemacetan. Namun, hal itu harus disosialisasikan terlebih dahulu agar disikapi dengan bijak oleh masyarakat Jakarta.

"Ini ada amanat undang-undang dan Perda dalam pembatasan kendaraan bermotor ini. Perda ini kita yang buat, tapi akhirnya sudah sejauh mana sosialisasi ini. Kita sepakat kemacetan di Jakarta sudah menghantui, kita perlu benahi. Kita sepakat untuk mengurangi kemacetan," tandasnya. pin/P-5