Semoga Tak Memanas Hubungan Kedua Negara Ini, Panama Tolak Ancaman Trump yang Akan Ambil Alih Kendali Terusan Panama
Terusan Panama.
Foto: istimewaPANAMA CITY – Presiden Panama, Jose Raul Mulino, pada hari Minggu (22/12), menolak ancaman terbaru yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengambil alih kembali kendali Terusan Panama atas keluhan mengenai perlakuan tidak adil terhadap kapal-kapal Amerika.
“Setiap meter persegi Terusan Panama dan wilayah sekitarnya adalah milik Panama dan akan tetap menjadi milik Panama,” kata Mulino dalam sebuah video yang diunggah ke X.
Dikutip dari Inquirer, komentar publik Mulino meskipun tidak pernah menyebut nama Trump, muncul sehari setelah Presiden terpilih itu mengeluhkan terusan itu di platform Truth Social miliknya.
"Angkatan Laut dan Perdagangan kita telah diperlakukan dengan sangat tidak adil dan tidak bijaksana. Biaya yang dibebankan oleh Panama sungguh tidak masuk akal," katanya.
Trump juga mengeluhkan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di sekitar terusan itu, sebuah tren yang mengkhawatirkan bagi kepentingan Amerika karena bisnis-bisnis AS bergantung pada terusan itu untuk memindahkan barang antara Samudra Atlantik dan Pasifik.
"Itu semata-mata urusan Panama, bukan urusan Tiongkok atau siapa pun. Kami tidak akan dan tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan yang salah," kata Trump.
Terusan Panama, yang diselesaikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1914, dikembalikan ke negara Amerika Tengah tersebut berdasarkan kesepakatan tahun 1977 yang ditandatangani oleh Presiden Demokrat, Jimmy Carter. Panama mengambil alih kendali penuh pada tahun 1999.
Trump mengatakan jika Panama tidak dapat menjamin “operasi terusan yang aman, efisien, dan dapat diandalkan”, “maka kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, dan tanpa pertanyaan.”
Hubungan Baik
Mulino menolak klaim Trump dalam pesan videonya, meskipun ia juga mengatakan ia berharap untuk memiliki “hubungan yang baik dan penuh hormat” dengan pemerintahan yang akan datang.
“Terusan itu tidak memiliki kendali langsung atau tidak langsung dari Tiongkok, Uni Eropa, Amerika Serikat, atau kekuatan lain mana pun,” kata Mulino.
“Sebagai warga Panama, saya menolak segala bentuk manifestasi yang memutarbalikkan kenyataan ini.”
Kemudian pada hari Minggu, Trump menanggapi Mulino, dengan menulis di Truth Social: “Kita lihat saja nanti!”
Trump juga mengungkit lagi keinginan supaya AS menguasai Greenland yang saat ini menjadi bagian Denmark, dengan menyebutnya sebagai kebutuhan absolut.
Greenland dikelola sebagai koloni Denmark hingga tahun 1953. Meski tetap menjadi bagian Denmark, Greenland mendapat otonomi luas sejak 2009, sehingga memungkinkannya membentuk pemerintahan sendiri dan membuat kebijakan domestik secara mandiri.
"Untuk tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seantero dunia, Amerika Serikat memandang memiliki dan mengendalikan Greenland sebagai kebutuhan absolut," ucap Trump melalui Truth Social.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyatakan rencana penunjukan Ken Howery, pengusaha dan mantan duta besar AS untuk Swedia, sebagai duta besar AS untuk Denmark pada masa pemerintahannya mendatang.
Ia meyakini Howery "akan bekerja dengan sangat baik untuk mewakili kepentingan Amerika Serikat".
Pernyataan Trump kali ini mengulang apa yang terjadi dan sempat diwartakan media dunia pada 2019, kala dia mengaku sedang mempertimbangkan "membeli" Greenland.
Trump saat itu mengaku bahwa ia tertarik terhadap isu Greenland "secara strategis".
Merespons pernyataan Trump kala itu, otoritas Greenland menegaskan pulau terbesar sedunia tersebut tidak dijual.
Denmark pun menyebut usulan Trump untuk membeli Greenland sebagai hal yang sangat absurd, meski berharap bahwa pernyataan tersebut sekadar bercanda.
Trump bukan sekali itu saja menyatakan niat menguasai Greenland. Dalam wawancara bersama MSNBC (Microsoft National Broadcasting Corporation) pada Agustus 2020, mantan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Miles Taylor, mengatakan Trump sempat mempertimbangkan Greenland ditukar dengan Puerto Rico, teritori AS di Laut Karibia.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 3 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 4 Kunto Aji Persembahkan Video Musik "Melepas Pelukan Ibu" yang Penuh Haru di Hari Ibu
- 5 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
Berita Terkini
- Gunung Raung Erupsi, Warga Diminta Gunakan Masker
- Pasangan Suami Istri Dikeroyok di Jalur Alternatif Puncak, Viral di Media Sosial
- Pertamina dan BRI Bersinergi Dorong UMKM di Jakarta Pusat Naik Kelas Lewat Program Akselerasi Bisnis PUMK
- Tiga Film Bernuansa Bugis Makassar Bakal Tayang, Ini Daftarnya
- Semarakkan Akhir Tahun, Swiss-Belinn Saripetojo Gelar Acara Bertajuk "1001 Night Tales of the Enchanted Lamp"