Selesaikan Tumpang Tindih Lahan

Tumpang tindih lahan itu telah menimbulkan sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah bekerja sama serta berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan.

"Ini penting sekali baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan rapat terbatas soal Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Presiden menuturkan, dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektar atau 40,6 persen dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih.

"Ini menjadi PR kita dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan," ucap Presiden.

Presiden pun ingin Peta Indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

"Jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi ke geospasial tematik ini juga agar segera disiapkan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengaku telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik.

"Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai di Desember 2020," ujarnya.

Setelah kompilasi peta tematik selesai, lanjut Presiden pihaknya akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah.

Presiden mengatakan, dengan rampungnya satu peta nasional ini nantinya akan memberikan kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah. Satu peta ini juga diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.

Cegah Karhutla

Dalam ratas tersebut, Presiden juga meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) terus melakukan pembasahan kanal-kanal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Saya ingatkan kepada Kepala BRG agar yang namanya pembasahan itu terus dijaga. Kanal-kanal dijaga betul agar basah terus. Terutama di daerah-daerah gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis di musim kemarau," katanya.

Presiden ingin pembasahan yang dilakukan secara masif. "Memang yang paling saya takutkan di gambut karena disitu betul-betul tingkatnya paling sulit untuk dipadamkan. Sekat, kanal, embung, sumur bor, terus saya mendapatkan laporan sudah berapa banyak yang kita kerjakan. Saya ikuti terus ini," ucap Presiden.

Presiden juga ingin penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut oleh Badan Restorasi Gambut terus dilakukan. "Kemudian carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi karena, laporan yang saya terima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi," ujar Presiden. fdl/AR-3