Satgas Diminta Tagih Bunga BLBI ke Obligor Pengemplang

Perhitungan yang lebih besar itu karena memperhitungkan nilai uang di masa lalu yang tidak akan sama dengan nilai saat ini karena inflasi sudah berkali-kali lipat.

"Bayangkan uang sebesar itu kalau disimpan di bank atau investasi portofolio lain selama 23 tahun maka hasilnya akan jauh lebih besar. Belum lagi memperhitungkan opportunity cost yang hilang serta biaya lain yang mungkin timbul pada saat pengucuran BLBI tersebut," kata Esther.

Dia meminta kasus BLBI harus diselesaikan dengan menagih semua obligor BLBI. "Kalau mereka tidak punya dana tunai maka asetnya harus dijual untuk membayar utangnya," kata Esther.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro, di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baru-baru ini meminta para wakil daerah itu mendukung Presiden Jokowi memerintahkan Kejaksaan Agung, Polri, dan BPK untuk menghitung ulang tagihan BLBI kepada para obligor.

"Satgas BLBI cuma menghitung 110 triliun rupiah padahal jauh lebih besar dari itu karena penggelembungan nilai aset yang diserahkan dan pembayaran bunga oleh pemerintah ke BI selama 22 tahun," kata Sasmito kepada Koran Jakarta, Jumat (26/11).
Halaman Selanjutnya....