Saksi Pelapor Harus Dilindungi

Peran masyarakat untuk ikut mencegah praktik korupsi kini diakomodir dengan pemberian hadiah uang. Tapi, perlindungan saksi pelapor juga sangat penting.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengusulkan dibentuknya peraturan bersama antara lembaga penegak hukum, antara Kemenkumham, KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan LPSK yang tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi perlindungan fisik saksi atau pelapor.

Arsul menganggap PP nomor 43 tahun 2018 sebuah respon yang baik karena disinyalir akan mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi Namun demikian, Arsul menyadari PP yang diteken Presiden Jokowi pada 18 September tersebut perlu pengaturan lebih lanjut. Salah satunya yakni tentang perlindungan fisik terhadap diri pelapor atau saksi.

Ia melihat, setiap lembaga semisal, Kemkumham, KPK, Kejaksaan dan LPSK memiliki aturan sendiri-sendiri terkait pengamanan fisik pelapor atau saksi. Ini menunjukkan tidak adanya kesinkronan. Maka dari itu, Arsul berencana akan memanggil lembaga-lembaga tersebut dalam rapat kerja pekan depan agar jangan sampai muncul pemikiran masyarakat yang berani melapor hanya demi pemberian berupa uang dari pemerintah.

"Saya menduga bahwa belum adanya aturan, terkait pengamanan fisik ini harus beserta terkait pengamanan fisik karena memerlukan sinkronisasi antara pemerintah dengan Kemenkumham, P33 dan LPSK," ujar Arsul Sani di ruang media center DPR, Jl. Selamat, Jakarta (12/10).
Halaman Selanjutnya....